Atasi Banjir, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Dorong Pemkot Sorong Buat Masterplan Penanganan Banjir

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Septinus Lobat memiliki tiga program prioritas.

Satu di antara tiga program tersebut adalah pengendalian banjir di Kota Sorong.

Melihat program tersebut fraksi Patai Demokrat setuju dengan program pengendalian banjir tersebut karena menyangkut kenyamanan warga Kota Sorong.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong dari fraksi Partai Demokrat Salestinus Paundanan mendorong Septinus Lobat membuat rencana induk (masterplan) yang berkesinambungan dalam pengendalian banjir.

Baca juga: Fraksi PAN: DPRD Kota Sorong & Pemerintah Kota Sorong Sama Sejajar Tidak Membawahi

Pembuatan rencana induk pengendalian banjir itu menurut Salestinus Paundanan perlu diadakan penelitian yang mendalam.

Penelitian tersebut dan pembuatan rencana induk pengendalian banjir, kata Salestinus tentu harus melibatkan ahli lingkungan dan tata kota.

“Fraksi Demokrat sangat mengharapkan Pj Wali Kota Sorong segera mengirimkan masterplan dengan nilaian budget langsung dengan melibatkan tenaga ahli bidang lingkungan dan dapat melakukan penelitian terhadap persoalan lainnya,” kata Salestinus Paundanan dalam Rapat Pleno XIV Paripurna X DPRD Kota Sorang di Kota Sorong, Jumat (29/9/2023).

Dia menjelaskan satu di antara penyebab banjir di Kota Sorong karena sebagian besar wilayah kota ini beralih fungsi.

Baca juga: DPRD Kota Sorong Fraksi Golkar Ingatkan Pj Wali Kota Sorong Inventarisasi Utang Daerah 2020 - 2022

Dimana beberapa wilayah Kota Sorong semula merupakan kawasan resapan air beralih fungsi menjadi kawasan infrastruktur, jembatan, perkantoran, dan bangunan gedung lainnya.

Dia mengatakan bahwa frasi Demokrat mendorong pemerintah melakukan penelitian terhadap saluran-saluran air, baik itu saluran primer maupun saluran tersier.

Partai Demokrat juga mengusulkan bahwa nantinya rencana induk yang telah disusun dengan matang dapat menjadi semuah peraturan daerah (perda) yang dapat digunakan oleh kepemimpinan pemerintah kota berikutnya.

Demi menyukseskan rencana induk tersebut, fraksi Demokrat mengusulkan agar Septinus Lobat tidak mudah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), karena dampaknya dinilai akan menghambat penanganan banjir.

“Jangan dengan mudah mengeluarkan IMB sebelum masterplan pengendalian banjir menjadi perda,” ucapnya. (tribunsorong.com/ilma de sabrini)