Dorong Percepat Penurunan Angka Stunting, BKKBN Papua Barat Lantik PPPK Penyuluh Keluarga Berencana

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melantik 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penyuluh keluarga berencana di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Senin (2/10/2023).

Pelantikan tersebut sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo.

Philmona Maria Yarollo berharap para PPPK Penyuluh Keluarga Berencana dapat memiliki etos kerja yang baik, jujur, dan berintegritas ketika sudah terjun ke lapangan.

Baca juga: Turunkan Stunting BKKBN Gelar Workshop Parenting

Menurut keterangan Philmona para PPPK ini tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai keluarga berencana, melainkan turut memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga guna mendorong percepatan penurunan angka stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Salah satu tugas dari para PPPK ini adalah memberikan penyuluhan, pendampingan kepada para kader, keluarga yang ada di kampung, dan mengubah pola pikir dan pola hidup mereka,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo kepada awak media di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Banyak Ibu Hamil di Papua Barat Daya Kekurangan Darah, BKKBN: Wajib Rutin Periksa

Dia menjelaskan bahwa para PPPK ini akan melakukan pendampingan terhadap lima sasaran utama yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan remaja.

Ketika dilapangan, kata Philmona mereka akan melakukan edukasi kepada keluarga-keluarga tentang pentingnya menjaga pemenuhan gizi anak mulai dari kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.

Dalam prakteknya di lapangan, Philmona juga berharap ada inovasi yang diberikan PPPK terhadap penyuksesan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Baca juga: Sukseskan Program Cegah Stunting, BKKBN-Tribun Network Gaungkan Kampanye Cukup DuaTelur

Bangga Kencana merupakan satu dari sekian program BKKBN sebagai rogram pencegahan stunting.

“Secara khusus mereka mendukung program prioritas saat ini yaitu percepatan penurunan stunting,” ucapnya.

Para PPPK Penyuluh Keluarga Berencana ini dilantik berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 2743-A s/d 2777-A.KEP/KP.0.02/B2/2023 tentang Pengangkatan PPPK BKKBN.

Pengangkatan para PPPK ini terhitung sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2028.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat angka stanting Papua Barat Daya masih jadi satu dengan Papua Barat.

Mengingat provinsi Papua Barat masih menjalani masa transisi jadi daerah otonom baru (DOB).
 
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting Papua Barat meningkat 3,8 poin dari tahun sebelumnya sebesar 26,2 persen.

Pada tahun 2022 prevalensi balita stanting di Papua Barat mencapai 30 persen. Angka tersebut dinilai masih tinggi oleh Kementerian Kesehatan. (tribunsorong.com/ilma de sabrini)