Pj Wali Kota Septinus Lobat Utus Tim Bongkar Masalah Nakes di Puskesmas Sorong Timur

Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengutus jajarannya agar mengusut persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan atau nakes di Puskesmas Sorong Timur.

Penulis: Safwan | Editor: Intan
tribunsorong.com/safwan ashari
Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Septinus Lobat saat ditemui di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (4/10/2023). 

Pria asal Suku Moi Sorong itu berjanji, jika dalam perjalanan ada kejanggalan, maka dirinya tetap akan turun ke lokasi.

Melalui kunjungan di dua puskesmas tersebut, nantinya akan didorong agar bisa memperbaiki kinerja di kemudian hari.

Lanjutnya, perihal dana operasional dan fasilitas penunjang dari masing-masing puskesmas, pihaknya pasti tindaklanjuti.

Keluhan Insentif Nakes

Tak hanya itu, pihaknya pun telah menyerap keluhan para nakes di Puskesmas Sorong Timur terkait upah dari BPJS Kesehatan.

"Terkait keluhan petugas nakes terkait insentif mereka, nanti akan kita lihat akar persoalannya di mana," ucap Septinus.

Persoalan insentif nakes di Puskesmas Sorong Timur ke depan akan dilakukan evaluasi secara internal Pemkot Sorong.

Ia menegaskan, jika terindikasi ada dugaan masalah secara serius maka pihaknya pun akan segera menindaklanjuti ke depan.

Septinus menuturkan, pihaknya segera memerintahkan Inspektorat Kota Sorong agar melakukan audit terkait insentif.

"Kalau ada indikasi masalah soal insentif nakes, maka otomatis langkah tegas dari Inspektorat pasti ditempuh," tegasnya.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Dapati Masalah Nakes di 2 Puskesmas, Termasuk Insentif Petugas

Hanya saja, pihaknya akan mengambil langkah serta pertimbangan satu persatu sebelum sampai ke sangsi tegas.

Selain itu, petugas nakes Puskesmas Sorong Timur yang tak mau disebutkan namanya mengaku, insentif dari BPJS Kesehatan tak dibayar sejak 2022 lalu.

Persoalan tersebut terbongkar saat data hasil monitoring evaluasi triwulan satu dibuka di Puskesmas Sorong Timur.

Awalnya, petugas hanya diinformasikan bahwasanya pembayaran dari BPJS Kesehatan hanyalah Rp30 juta.

Hanya saja, jika dibuka data hingga Juni 2023 harusnya Rp74 juta, dan dibagi 60 persen jasa serta 40 persen operasional.

Diduga, kesenjangan di Puskesmas Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya tersebut telah terjadi sejak 2022 lalu.(tribunsorong.com/safwan ashari) 

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved