Dinsos PPPA Papua Barat Daya Beri Penguatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping  PKH

TRIBUNSORONG.COM, SORONG  - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Panitia, Fenty Henry Talane mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan edukasi dalam mengelola manajemen pelayanan kesejahteraan sosial  di kampung dan kelurahan.

Baca juga: HUT ke-78 TNI, Begini Harapan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musaad

Selain itu juga mendukung penurunan prevalensi stunting Papua Barat Daya.

"Kegiatan diikuti 140 peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial kota dan kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya dan Kepala Bidang yang menangani PKH serta pendamping PKH kabupaten dan kota," katanya kepada TribunSorong.com di hotel Vega Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Pengusaha di Papua Barat Daya Wajib Penuhi Tiga Syarat Ini, Jika Tidak Izin Tidak Terbit

Ia berharap, setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, pemenuhan kebutuhan ibu hamil, pemenuhan kesejahteraan sosial bagi bayi yang baru lahir dan memetakan potensi keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Selain itu, para peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep, tujuan, fungsi dan sasaran penanganan pelayanan kesejahteraan sosial di kampung dan kelurahan. 

Baca juga: Fokus Bangkitkan Pariwisata Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo: Peran Media Sangat Penting

"Para peserta juga diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan peran pendamping PKH dalam penanganan kesejahteraan sosial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian serta pengendalian stunting di kampung dan kelurahan," ucapnya. 

Kepala Dinas Sosial dan PPPA Papua Barat Daya Beatriks MSiren menyatakan, kualitas SDM khususnya pendamping keluarga harapan merupakan tenaga kesejahteraan sosial yang ada di garda terdepan di distrik untuk melakukan pemetaan di bidang kesejahteraan sosial.

Baca juga: Baru Mekar Jadi Provinsi, Papua Barat Daya Dikategorikan Wilayah Sangat Rentan Korupsi Oleh KPK

Khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting dengan pendampingan program keluarga harapan. 

Pendamping keluarga harapan, sambungnya, akan memberikan edukasi dan pelayanan dalam memberikan dorongan terutama bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Baca juga: Begini Cara Kementerian Kominfo dan KPK Tumbuhkan Sikap Anti Korupsi di Papua Barat Daya

Khususnya ibu menyusui, anak dalam mengkonsumsi makanan bergizi, lanjut usia, disabilitas serta anak yang perlu pemenuhan gizi yang baik dalam pertumbuhan dan pendidikan.

Sehingga memiliki kecerdasan yang memadai terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di kampung dan kelurahan. 

"Untuk itu dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul di kelurahan se-Provinsi Papua Barat Daya di masa depan," katanya. 

Baca juga: KPU Verifikasi Administrasi Berkas Pencermatan DCT DPR Papua Barat Daya

Beatriks bilang, sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal kontribusi PKH dalam pencegahan stunting, maka dibutuhkan kolaborasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota serta para pimpinan OPD yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Dirinya berharap, masa depan Papua Barat Daya akan dikelola insan-insan yang berintegritas, kompeten dan berbudaya. 

Selaku pemangku kepentingan mengupayakan berbagai terobosan dan inovasi guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam penanganan secara menyeluruh kemiskinan ekstrem dan stunting yang ada di kecamatan, kampung dan kelurahan," pungkas Istri Bupati Sorong Selatan itu. (Tribunsorong.com/petrus bolly lamak)