Otis Howay Sebut Aksi Damai Minta Pj Gubernur PBD Mundur oleh Barisan Kuning di Jakarta Tak Mendasar

TRIBUNSORONG COM, SORONG - Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Barisan Kuning Anti Korupsi melakukan aksi damai di Jakarta minta Presiden dan Mendagri supaya mencopot Pj gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad dari jabatannya.

Aksi yang dilakukan puluhan masa mengenakan seragam serba kuning itu, menuduh Pj gubernur Papua Barat Daya malas masuk kantor dan monopoli proyek APBD 2023. Pernyataan itu tertulis pada spanduk masa aksi.

Baca juga: Barisan Kuning Antikoropsi Minta Mendagri Copot PJ Gubernur PBD, Ini Kata Ketua KNPI Kab Sorong

Menanggapi hal itu, Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara, Otis Howay, dengan tegas minta kelompok tersebut tidak melakukan manuver-manuver murahan. 

Bahkan ia pun menduga ada aktor intelektual yang sengaja menunggangi aksi demo tersebut.

Baca juga: LKP Papua Terdepan Wisudakan 24 Peserta Didik, Kadis Perhubungan PBD: Bekerjalah Baik & Profesional

"Saya menduga aksi demo yang dilakukan oleh kelompok kuning itu, sepertinya ada otak intelektual yang menunggangi aksi itu," ujar Otis Howay, Sabtu (7/10/2023).

Otis juga mempertanyakan dasar dari pernyataan yang disampaikan dalam aksi damai, yang menyatakan bahwa Pj gubernur Papua Barat Daya malas masuk kantor dan monopoli proyek APBD 2023.

Baca juga: Dinas Kominfo Launching TTE Permudah Layanan Administrasi Pemerintah, Pj Gubernur PBD Apresiasi

"Kami himbau kepada masyarakat yang berdomisili di Provinsi Papua Barat Daya ini, agar tidak mudah terpancing dengan aksi demo yang kami nilai sebuah propaganda dan rekayasa untuk mengganggu kerja-kerja pemerintahan Pj gubernur Papua Barat Daya," tegas Tiken sapaan akrab Otis Howay.

Ia mendesak agar penanggungjawab  kelompok barisan kuning tersebut tidak menggunakan nama samaran, melainkan tampil dengan identitas yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: PKB PBD Gelar Rakorwil, Relawan Pace Mace Deklarasi AMIN Anies Muhaimin Pilpres 2024

Otis dengan tegas minta supaya aktor atau penanggungjawab kelompok yang mengatasnamakan Barisan Kuning Anti Korupsi itu menampakan dirinya dan memberikan keterangan secara terbuka di media disertai bukti dan data yang falid, bahwa Pj gubernur Papua Barat Daya malas masuk kantor dan monopoli APBD.

"Kalau aktor yang bersembunyi dibelakang itu gentle dan berani, keluar dan menyampaikan bukti dan data secara terbuka di media bahwa Pj gubernur Papua Barat Daya itu malas masuk kantor dan suka monopoli APBD," tandasnya.

Ia pun berharap aksi demo yang dilakukan oleh kelompok Barisan Kuning di Jakarta itu, tidak mengadu domba dan tidak memprovokasi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/Willem Oscar Makatita)