AHLF 2023
AHLF 2023 Berakhir, Rumuskan 10 Rekomendasi untuk Penyandang Disabilitas di ASEAN
Rekomendasi tersebut dibacakan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) Eka Pratama sebelum penutupan forum pada Rabu 11 Oktober 2023.
TRIBUNSORONG.COM, MAKASSAR - Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 di Makassar pada 10-12 Oktober 2023 menghasilkan rekomendasi.
Acara yang dihadiri sekitar 200 perserta itu merumuskan strategi inovatif guna mewujudkan inklusivitas sosial-regional, pemberdayaan penyandang disabilitas, serta memperkuat jalinan kemitraan.
Baca juga: Forum Disabilitas ASEAN Diapresiasi Utusan Khusus Presiden AS, Sara Minkara: Hapus Diskriminasi
Setelah dua hari merumuskan, akhirnya dihasilkan 10 rekomendasi atau disebut “Rekomendasi Makassar”.
Rekomendasi tersebut dibacakan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) Eka Pratama sebelum penutupan forum pada Rabu 11 Oktober 2023.
Pertama, mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 dengan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dalam kerja sama ASEAN.
Kedua mendukung lebih lanjut tinjauan dan laporan implementasi ASEAN Enabling Masterpan 2025 dengan menyertakan partisipasi penyandang disabilitas.
Ketiga, memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045.
Baca juga: AHLF 2023 Hari Kedua Bahas Inklusi hingga Strategi dan Pemberdayaan Disabilitas
Keempat mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas.
Kelima, memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
Keenam, meningkatkan upaya bersama untuk memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik serta menghilangkan hambatan stigma dan diskriminasi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan.
Ketujuh memperkuat upaya menyediakan data disabilitas yang lebih baik dan inklusif.
Kedelapan, memperkuat akses terhadap teknologi pendukung berdasarkan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif, intervensi kesehatan, lapangan kerja dan kewirausahaan.
Kesembilan, memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak mereka, serta melawan persepsi negatif, dan mendorong rasa saling menghormati dan memahami.
Baca juga: Mensos Tri Rismaharini Beber Program Integrasi Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam AHLF 2023
Terakhir, rekomendasi kesepuluh, mendorong sektor usaha untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif disabilitas, serta mendukung akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, termasuk sebagai wirausaha.
Selain menyampaikan 10 rekomendasi, para peserta dari negara ASEAN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, atas penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi ASEAN yang dinilai sangat baik dan bermanfaat.
Inklusif disabilitas
Menteri Sosial Tri Rismaharini pada pidato penutupan mengatakan, inklusif disabilitas merupakan suatu pendekatan, cara pandang yang perlu menjadi arus utama di semua sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-keamanan, perdagangan dan investasi.
“Pembangunan inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi dan tidak bekerja secara terpisah. Pemerintah, swasta dan organisasi penyandang disabilitas harus bersinergi dan bekerja sama,” ucap Menteri Tri Rismaharini.
Baca juga: Dibantu Polisi, Rumah Disabilitas di Kabupaten Sorong Selesai Dibedah
Menteri Sosial juga menekankan perlunya memperkuat ketersediaan data disabilitas, sehingga bisa membuat kebijakan dan intervensi yang tepat.
Selain itu Mensos juga menekankan, berwirausaha serta memajukan teknologi dan inovasi merupakan salah satu upaya nyata dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemandirian mereka.
Tidak kalah penting, Mensos menekankan agar semua pihak harus bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat tidak melihat disabilitas sebagai sebuah aib.
"Agar masyarakat tidak melihat disabilitas sebagai sesuatu yang tidak berdaya dan menjadi beban. Agar masyarakat dapat melihat bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkontribusi dan berperan penting dalam masyarakat,” kata Tri Rismaharini.
Baca juga: Respons Mensos Tri Rismaharini Atas Permintaan Khusus Delegasi Amerika Serikat dalam AHLF 2023
Sementara itu Tendi Gunawan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta mengatakan, saat ini masih terdapat diskriminasi pekerjaan terhadap penyandang disabilitas.
Padahal jika diberi kesempatan penyandang disabilitas juga mempunyai kemampuan yang sama.
AStaf Khusus Presiden RI Angkie Yudistiamengatakan, semua penyandang disabilitas bisa hidup mandiri.
“Tinggal semua pihak bersama-sama memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap penyandang disabilitas untuk berkarya,” katanya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul ASEAN Menghasilkan “Rekomendasi Makassar” untuk Penyandang Disabilitas
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.