Pj Gubernur Papua Barat Daya Ingatkan Realisasi Anggaran Harus Perhatikan Kualitas

Penjabat Gubernur Mohammad Musa'ad mengatakan realisasi anggaran provinsi termuda Indonesia ini mencapai 70 persen.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar  rapat kerja realisasi anggaran triwulan IV di Swiss Bel Hotel, Kota Sorong Senin (16/10/2023).

Penjabat Gubernur Mohammad Musa'ad mengatakan realisasi anggaran provinsi termuda Indonesia ini mencapai 70 persen.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Minta Penyerapan Anggaran Triwulan IV Sesuai kualitas.

Baca juga: Dinas LHKP Target AMDAL Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Selesai November

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, meminta agar penyerapan anggaran triwulan IV tahun 2023 sesuai dengan kualitas.

Ia minta proses tersebut dapat diselesaikan pada bulan ini dan presentasinya sesuai dengan yang diharapkan.

"Laporan dari Kepala Biro PBD sekarang dalam proses. Fokus untuk menyelesaikan itu, tidak ada kegiatan-kegiatan di luar. Setiap mau keluar harus atas ijin gubernur biar bisa fokus," kata Musa'ad kepada wartawan.

Musa'ad juga meminta agar aplikasi pengembalian pengawasan dan pengendalian yang dikembangkan Bappeda dapat dimanfaatkan oleh SKPD untuk memantau penyerapan anggaran.

Baca juga: Demo Pungli Sopir Truk, HMI Sorong Ancam Boikot Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Mengingatkan SKPD tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitasnya.

"Jangan hanya kejar penyerapannya, tapi juga memperhatikan kualitasnya. Jadi serapan juga harus sesuai dengan kualitas," ucapnya.

Baca juga: Kunjungi PMTI, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad Harap Sinergi dengan Pemerintah

Pada kesempatan itu, Musa'ad juga menyampaikan bahwa DPA perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya telah diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rabu (13/10/2023).

Anggarannya tetap sebesar Rp2,7 triliun, tetapi terjadi pergeseran penyesuaian.

"Tidak ada penambahan angka, tapi ada perbaikan pengalaman program kegiatan dan juga volume dan sebagainya yang tidak bisa dilaksanakan," katanya.

Musa'ad berharap agar SKPD dapat segera melaksanakan anggarannya dengan DPA perubahan yang ada.

Ia juga mengingatkan agar SKPD tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran. (TribunSorong.com/Petrus Bolly Lamak)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved