Tingkatkan Layanan Teknis Naskah Hukum, Biro Hukum Papua Barat Daya Gelar Rakor dan Bimtek JDIH
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Edison Siagian di Hotel Vega, Kota Sorong Senin (23/10/2023).
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Milna Sari
lihat foto
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Biro Hukum Setda Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bimtek) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se Papua Barat Daya.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Edison Siagian di Hotel Vega, Kota Sorong Senin (23/10/2023).
Baca juga: Sosialisasi Pemilih Pemula, KPU Papua Barat Daya Gelar Nobar di MAN Insan Cendikia Sorong
Pj Sekda Edison Siagian mengapresiasi kegiatan JDIH yang bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI demi mengedepankan keterbukaan informasi Hukum kepada masyarakat.
Tentu kegiatan ini mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta mengejar tercapainya Indonesia emas 2045.
"Peserta sekalian dalam pidato bapak Presiden, beliau bertekad untuk konsisten pada reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum serta pencegahan korupsi sampai se akar-akarnya," katanya kepada TribunSorong.com.
Edison Siagian berharap peserta rakor dan bimtek mampu menyerap materi yang dipaparkan narasumber.
Guna mengembangkan JDIH sebagai peran membangun Hukum nasional sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui tranformasi digital.
"Harapan saya bapa ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik agar bisa membangun hukum nasional sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui tranformasi digital," ucapnya.
Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat Daya Anace Nauw mengatakan, rakor dan bimtek ini bertujuan meningkatkan layanan teknis pendokumentasian naskah hukum.
Serta peningkatan sumber daya manusia pengelola JDIH dalam mendata maupun mengabstrak sehingga kualitas informasi yang dihasilkan lebih akurat cepat dan berdaya guna.
"Sasaran kegiatan ini kepada aparatur sipil negara khususnya pada bagian hukum di lingkungan kabupaten/kota dan juga pada bagian hukum Sekretariat DPRD kabupaten/kota," kata istri Pj Bupati Kabupaten Sorong itu.
Pelaksanaan kegiatan rakor dan bimtek JDIH ini dilaksanakan selama dua hari terhitung 23 sampai 24 Oktober 2023.
Narasumber dalam kegiatan Ini ada dari pusat JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI). (TribunSorong.com/Petrus Bolly Lamak)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.