Inspektorat Sekjen KPU RI Dorong Papua Barat Daya Jadi Wilayah Bebas Korupsi Saat Pemilu 2024

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Zona integritas sangat penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi pengelolaan anggaran hingga pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ,sehingga KPU dipercaya mencanangkan zona integritas yang bebas dari korupsi.

Demikian yang dikatakan Koordinator Wilayah Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI H. Sumaryono dalam pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPU PBD.

Sumaryono mengatakan KPU harus bisa dipercaya, sehingga pemilu dapat berlangsung sukses tanpa korupsi.

“Zona integritas ini akan tetap dicanangkan, meskipun terlambat sekalipun, namun tidak ada kata terlambat untuk Papua Barat Daya (PBD). Ini (PBD) adalah provinsi baru, sehingga kami dari Inspektorat akan dampingi terus agar mendapatkan predikat Wilayah Bebas korupsi (WBK),” ujar Sumaryono kepada awak media di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11/2023).

Sumaryono juga mengatakan sistem pengawasan pencanangan zona integritas juga dapat diawasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Dimana sistem tersebut telah terintegrasi secara keseluruhan, sehingga dapat dilihat oleh siapapun.

“Lewat SPIP kami awasi mulai dari keuangan, sistem elemennya, perjalanan dinas, keuangan hingga SDM yang diinput dalam SPIP yang nantinya dapat dilihat oleh siapa saja,” ucapnya.

Dia pun memberikan penyampaian materi tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)kepada KPU Papua Barat Daya.

Dalam penyampaian materinya, Sumaryono menyampaikan pentinya membangun jiwa integritas dan anti-korupsi terutama sebagai petugas KPU yang menyelenggarakan Pemilu 2024. 

Dia mengatakan KPU Papua Barat Daya harus memberikan pelayanan yang bersih dari korupsi kepada masyarakat. 

Sebagai informasi, KPU Papua Barat Daya menggelar kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Minggu (12/11/2023) lalu.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU PBD Andarias Daniel Kambu beserta komisioner lainnya dan Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan (Ekobang) George Yarangga. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)