Pemkab Maybrat Tuntaskan NPHD untuk Polres dan Kodim, Untuk KPU dan Bawaslu Tunggu Jadwal Teken

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Kabupaten Maybrat menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kodim 1809/Maybrat dan Polres Maybrat.

Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bernhard E Rondonuwu, Dandim Letkol Inf Yoannes Andy Wibowo, dan Kapolres Kompol Ruben Obed Kbarek.

Baca juga: NPHD Pilkada 2024 Belum Semua Beres, Ini Langkah Bawaslu Papua Barat Daya

Prosesi berlangsung di Rylic Panorama Hotel, Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (2/12/2023) malam.

“Hari ini kami telah menuntaskan NPHD untk dua instansi, yaitu polres dan kodim,” ujar Pj Sekda Maybrat Ferdinandus Taa.

Selanjutnya, ia meminta kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maybrat agar berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu Maybrat perihal finalisasi NPHD.

Menurut Ferdinandus Taa, untuk Bawaslu, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran.

Sementara Pj Bupati Bernhard E Rondonuwu menyatakan, sebagaimana rapat bersama dengan Pj Gubernur PBD, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu pada 20 Oktober 2023 di Rylich Panorama Hotel, kesepakatannya, Pemkab  Maybrat akan menindaklanjuti NPHD. 

Sebagai bentuk konsitensi dan juga konsentri dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, pemkab pun menuntaskan alokasi anggaran untuk NPHD.

"Tugas kami menyukseskan pemilu, pentahapan, mendukung lewat anggaran  yang sudah disiapkan. Pada 2 Desember 2023, Pemkab Maybrat telah menandatangani NPHD dengan pihak keamanan, yakni TNI dan Polri. Setelah itu dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu.
Ini tandanya, Pemkab Maybrat sangat serius mendukung pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang," kata Bernhard E Rondonuwu.

Baca juga: Rakor Persiapan Pembentukan KPPS, Ketua KPU Papua Barat Daya: Ujung Tombak Suksesnya Pemilu 2024

Sama halnya seperti penyampaikan sekda, Bernhard E Rondonuwu meminta Kesbangpol berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu Maybrat agar dapat menindaklanjuti penandatanganan NPHD.

Ia menyatakan, pemerintah daerah ditekan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar segera merampungkan NPHD.

“Ini menjadi bagian dari tugas pj agar menyiapkan kelancaran pelaksanaan pemilu," kata Bernhard E Rondonuwu sembari berharap Pemilu 2024 berjalan lancar hingga selesai dan tidak memunculkan hal-hal negatif.

Baca juga: Bawaslu RI Sebut Ada 6 Ribu Kerawanan Pelanggaran Pemilu dari Januari Hingga November 2023

Perihal kondisi di Maybrat, Direktur Satpol PP dan Linmas, Kementerian Dalam Negeri ini menyatakan, situasi keamanan tetap terjamin dengan kehadiran satuan tugas (satgas) baik dari TNI maupun Polri.

Turut hadir dalam acara penandatanganan NPHD, Ketua DPRK Thomas Aitrem, Kepala Kesbangpol Yosias Safkaur, Plt Kepala BPKAD Maybrat Onavia de Lora Sraun, dan Plt Kepala Bappeda Marthen Howay. (tribunsorong.com/aldy tamnge)