Pemkab Sorong Sebut Angka Kemiskinan Turun, Tahun 2023 Capai 26,88 Persen

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Sorong tahun 2023 tercatat 26,88  persen.

Angka kemiskinan itu menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 27,58 persen.

Hal itu dikatakan oleh Staff Ahli Bupati Bidang SDM Waode Likewati yang mewakili Plh Bupati Sorong dalam sosialisasi indikator makro yang bertema "Potret Kemiskinan dan Pembangunan Manusia" yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong.

Baca juga: BPS Hadir di Kabupaten Maybrat, Pj Bupati Bernhard: Kami Tidak Akan Susah Lagi soal Data

Waode Likewati mengatakan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun semakin membaik.

“Dari angka-angka ini, kami lihat bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia beriringan juga dengan penurunan angka kemiskinan," ujarnya di Aimas Hotel and Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (4/12/2023).

Hal tersebut, sambungnya, menujukkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menekan tingkat kemiskinan.

Baca juga: Wujudkan Basis Data Tunggal, BPS Kota Sorong Data Koperasi dan UMKM

Ia juga menjelaskan bahwa dari data yang dihasilkan oleh BPS menunjukan angka indeks pembangunan manusia (IPM) dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Dimana pada tahun 2019, angka IPM Kabupaten Sorong sebesar 65,29 persen.

Kemudian, meningkat menjadi sebesar 67,49 persen pada tahun 2023.

Baca juga: BPS Kabupaten Sorong Canangkan Kelurahan Aimas Sebagai Kelurahan Cinta Statistik, Ini Tujuannya

Berdasarkan data BPS itu, menurutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten lain, maka IPM Kabupaten Sorong tergolong tinggi dan menduduki peringkat ke-4 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.

“Kegiatan sosialisasi indikator makro ini sangat penting bagi kita sehingga kita dapat mengukur potret kemiskinan dan pembangunan manusia lewat Badan Pusat Statistik, “ katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlh perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Sorong.

Waode Likewati mengingatkan agar seluruh peserta memperhatikan materi dengan baik, karena yang disampaikan BPS dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)