Komite Keselamatan Jurnalis Hadir di Papua Barat-Papua Barat Daya, Kawal Kasus Kekerasan Kerja Pers

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat-Papua Barat Daya (KKJ PB-PBD) terbentuk pada Kamis (25/1/2024).

Hadirnya organisasi tersebut diinisiasi dari Fokus Grup Diskusi (FGD) Forum Multistakeholder untuk Keselamatan Jurnalis se-Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Bentengi Pers dari Berbagai Intimidasi, FGD AJI Lahirkan Pokja Keselamatan Jurnalis Tanah Papua

Acara yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tersebut berlangsung di Fave Hotel, Kota Sorong.

Deklarasi KKJ PB-PBD dihadiri perwakilan AJI Jayapura, IJTI Pengda Papua Barat-Papua Barat Daya, PWI Papua Barat Daya, PBHKP, PBH Pers Tanah Papua, PPMAN Papua, delegasi jurnalis Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung mengatakan, FGD yang melibatkan multistakeholder ini berangkat dari kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Kepala Burung Pulau Papua.

"Selama dua tahun terakhir kekerasan terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya cukup masif terjadi, sehingga kami menginisiasi FGD ini," ujarnya dikutip dari rilis AJI Indonesia.

Baca juga: Jurnalis CNN Dikeroyok saat Meliput Penjemputan Jenazah Lukas Enembe, AJI Jayapura Bereaksi

Koordinator KKJ ini menambahkan, pihaknya hingga kini masih menerima laporan ada yang menghalangi kerja pers, kekerasan fisik, digital, gender, teror dan sebagainya di Tanah Papua, termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Menurutnya, segala peristiwa yang terjadi dan dilaporkan ke Advokasi AJI Indonesia, semua itu adalah ancaman serius yang menghambat kebebasan pers di daerah.

"Kami harap Safwan Ashari Koordinator KKJ PB-PBD bersama pengurus ke depan bisa ikut menjaga dan mengawal iklim pers agar tetap merdeka di dua wilayah ini," katanya.

Baca juga: AJI Kota Jayapura Larang Jurnalis Jadi Juru Kampanye: Jangan Buat Preseden Buruk

Ke depan, lanjut Erick, ketika ada serangan, intimidasi, ancaman hingga kekerasan secara fisik terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya, KKJ bisa ikut mengawal.

Nantinya, KKJ PB-PBD akan ikut melakukan pendampingan baik advokasi non litigasi hingga litigasi, sebab lembaga ini juga telah didukung oleh lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah bersedia mengawal. (*/tribunsorong.com)