Kesal Pihak Sekolah Pungut Uang Komite, Masyarakat Palang SD Inpres 18 Akmuri Tambruw

TRIBUNSORONG.COM, FEF - Sekolah Dasar (SD) Inpres 18 Akmuri, Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw dipalang masyarakat dari Kampung Apoki dan Aneti, Selasa (9/4/2024).

Baca juga: Kisah Kepsek SD Inpres 18 Akmuri Tambrauw, Berjuang Pendidikan Ditengah Keterbatasan

Kepala Kampung Apoki Naftali Apoki mengatakan, aksi palang dipicu karena orang tua menerima kartu terkait uang komite dari sekolah sebesar Rp60.000 per siswa.

“Kami tidak terima sehingga melakukan pemalangan ini, apalagi yang punya anak tiga kali Rp60.000 itu sangat membebani kami orang tua,” katanya Naftali Apoki.

Ia bilang, penghasilan masyarakat setempat hanya dari ricah bahkan di pasar harganya pun tak menentu.

“Kami luapkan emosi dengan palang begini supaya dinas terkait bisa turun dan bicarakan masalah ini Bersama-sama dengan baik,” ucapnya.

Tanggapan Kepsek

Kepala Sekolah SD Inpres 18 Akumuri Aggustinus Rumadas menanggapi aksi pemalangan tersebut.

Menurutnya, kebijakan pungut uang komite  dari siswa merupakan Langkah sendiri sebagai pimpinan.

Baca juga: SMPN 09 Kebar Tambrauw Gelar UAS, Guru Siapkan 40 Butir Soal untuk Siswa

Alasannya, selama ini tidak ada dukungan dari orang tua murid terhadap sekolah ini termasuk pihak dinas terkait.

“Tenaga pengajar minim sehingga saya sebagai piminan ambil langka ini. Yang ada saja honornya susah sehingga saya ambil langka begini supaya bisa bantu honor guru honorer,” jelasnya.

Ia mengaku, fasilitas sekolah juga masih sangat minim ditambah bangunan sekolah yang sudah mulai rusak.

Nasib guru honor ini sudah ia pikirkan dengan mengirim surat undangan kepada semua orang tua agar bisa bicara bersama.

Tapi tak ada satupun yang datang memenuhi surat undangan, padahal ini hanya sebatas diskusi bersama orang tua murid.

“Masa mereka mengajar terus kita tidak kasih upah itu kita berdosa, say aini kepsek tapi turun mengajar lagi lalu bagaimana mau urus sekolah ini,” ucapnya.

Baca juga: Dinas Pendidikan Tambrauw Siapkan Lahan 10 Hektare Wujudkan Sekolah Berpola Asrama

Ia berharap, pihak dinas Pendidikan segera turun untuk membicarakan persoalan ini Bersama orang tua murid.

“Kami usulkan agar tenaga pengajar ini diangkat jadi honor daerah (honda) supaya mereka bisa digaji dengan jelas dari pemerintah kabupaten,” pungkas dia. (tribunsorong.com/vallentinus mafiti)