Pj Bupati Maybrat Bertemu Jajaran BPJS Kesehatan, Bahas Program JKN-KIS

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu menerima kunjungan kerja Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong Pupung Purnama di kantor bupati, Kumurkek, Distrik Aifat, Papua Barat Daya, Senin (13/5/2024). 

Turut mendampingi Pupung, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Maybrat Irwan dan Kepala Bidang Kepesertaan Ambar Permana. 

Baca juga: 8 Perwakilan Puskesmas se-Maybrat Kumpul di Aifat, Ini Agendanya

Baca juga: HUT Ke-73 IBI di Puskesmas Aifat Maybrat, Asisten II Apresiasi Bidan dan Ingatkan soal Stunting

Agenda kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi antarmitra kerja pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. 

Pupung mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Maybrat  yang telah bekerja sama dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sehingga mendapatkan penghargaan UHC Award pada 2023.

Ia menyatakan, masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK ) di Kabupaten Maybrat dapat langsung mendaftar gratis.

"Kartu KIS langsung aktif digunakan di puskesmas dan rumah Sakit. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang biaya pengobatan karena pemerintah kabupaten hadir menjamin masyarakatnya di bidang kesehatan," kata Pupung. 

Baca juga: Puskesmas Ayamaru Timur Diakreditasi, Pj Bupati Maybrat Dorong Peningkatan Standar Pelayanan

Baca juga: Reaksi Pj Bupati Bernhard Rondonuwu saat Sidak Proyek Puskesmas Aifat Timur Tengah Maybrat

Pj Bupati Maybrat mengatakan, program JKN-KIS  terbukti telah banyak membantu masyarakat di Kabupaten Maybrat dalam hal pembiayaan kesehatan, baik di puskesmas dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. 

Dalam kesempatan itu, kedua pihak juga membahas program strategis lanjutan, yaitu mendaftarkan kepala desa dan aparaturnya dalam program jaminan kesehatan. 

Baca juga: Survei Laskesi di Puskesmas Ayamaru Utara, Pj Bupati Maybrat Ingin Kualitas Layanan Meningkat

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Kunjungi Puskesmas Mare Selatan, Air dan Pengelolaan Limbah Jadi Atensi

Hal tersebut sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 , Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Adapun teknis pendaftaran agar  segera ditindaklanjuti dengan membahas bersama dengan beberapa perangkat daerah  terkait yang kemudian dilanjutkan sosisalisasi sehingga realisasi diharapkan bisa tuntas 100 persen. (*/tribunsorong.com)