Upacara Adat Kakes Iringi Peluncuran Mooring System di Kawasan Konservasi Raja Ampat

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Upacara adat Kakes yang dipimpin tetua adat Kampung Friwen Wawiyai menandai peletakan mooring system sesuai titik koordinat.

Sesajen yang disiapkan berupa sirih, pinang, rokok, uang koin, nasi, dan ikan itu diantar ke gereja guna didoakan dan mengucap syukur kepada Sang Pencipta sebelum menjalani prosesi adat.

"Untuk memulai prosesi adat ini, sebelumnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan," ujar Derek Wawiyai di Raja Ampat,  Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Jaga Ekosistem Laut, Pemprov PBD dan KI Tempatkan Mooring System di Perairan Friwen Raja Ampat

Dikatakan Wawiyai, upacara adat itu dilakukan supaya alam dan penunggu laut menjaga supaya mooring system atau tambatan kapal yang diletakan di titik yang sudah ditentukan tidak bergeser.

Derek Wawiyai bersama keluarganya meyakini setelah menyampaikan syukur kepada sang pencipta dan dilanjutkan dengan upacara adat, maka segala sesuatu akan berjalan lancar.

Sebanyak dua buah mooring system telah dilepas di perairan laut depan Kampung Friwen dan perairan laut antara Kampung Friwen dan Pulau Meos Kun, Distrik Waigeo Selatan, Raja Ampat.

Dua buah mooring system berhasil diletakan di titik koordinat.

Kabupaten Raja Ampat menjadi wilayah pertama yang menambatkan mooring system di Indonesia, khususnya di kawasan konservasi.

Baca juga: Dorong Sektor Ekowisata, Disparekraf Raja Ampat Wacanakan Hidupkan Lagi Pokdarwis

Mooring system itu akan dipublikasikan dan dipasang di kawasan perairan daerah lainnya di Indonesia oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal ini merupakan sebuah langkah baru bagi proses pengamanan pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut yang ada di wilayah Raja Ampat.

Baca juga: Kunjungi Raja Ampat, Rombongan Pemkot Bandung Saling Tukar Informasi Pengembangan Pariwisata

Dikutip dari jurnal Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro, sistem tambat (mooring system) adalah salah satu teknologi untuk meredam pergerakan struktur apung yang ditambat.

Mooring system bersifat mampu bergerak bebas meskipun bergerak sesuai arah beban lingkungan, namun tetap tertambat pada tali tambat (mooring line) guna membantu proses weathervaning  berjalan dengan aman.

Pemprov PBD dan KI Tempatkan Mooring System

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Konservasi Indonesia (KI) melepas dua tali tambatan kapal (mooring system) di perairan Kampung Friwen,Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (7/6/2024).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atau Plt Sekda Papua Barat Daya Johny Way mengatakan, secara topografis Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh lautan dan wilayah daratannya masuk dalam kawasan konservasi.

Kepulauan Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia (coral triangle) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia.

Baca juga: Dinas Pariwisata Wacanakan Pulau Yefman Jadi Pintu Masuk Pariwisata Raja Ampat

Ia pun menyinggung terkait penghargaan UNESCO Global Geopark yang baru saja diterima oleh Kabupaten Raja Ampat, sehingga menjadi kewajiban Pemprov Papua Barat Daya menjaga ekosistem laut dan darat di Raja Ampat.

"Itu kami lakukan karena mengingat banyak kapal-kapal wisata seperti LoB (live on board), kapal pesiar, atau kapal pinisi yang berseliweran di perairan laut Raja Ampat. Namun, tempat tambat untuk kapal itu membuang sauh belum banyak di Raja Ampat," ujar Sekda Johny Way.

Menurutnya, Pemprov Papua Barat Daya perlu berkolaborasi dengan KI guna memonitoring dan sekaligus melepaskan mooring system sebanyak dua buah di perairan Kampung Friwen dan Meos Kun, Distrik Waigeo Selatan.

"Upaya meletakan mooring system ini dilakukan dengan tujuan agar kapal-kapal yang tadi disebutkan itu tidak membuang jangkar sembarangan tepat di atas terumbu karang, sehingga karangnya menjadi rusak," jelas Johny Way.

Baca juga: Dorong Sektor Ekowisata, Disparekraf Raja Ampat Wacanakan Hidupkan Lagi Pokdarwis

Mooring system ini, kata dia, nantinya akan dipasang di sejumlah titik yakni di Waigeo, Piaynemo, Misool, dan di pulau Wayag.

"Itu akan menjadi model untuk kita ke depan agar terus mendorong supaya titik-titik tadi, dimana teman-teman konservasi sudah tentukan, kita harus pasang sistem tambatan di situ. Tinggal kami atur dengan regulasi," katanya.

Baca juga: Desa Wisata di Kabupaten Raja Ampat Terhenti di 300 Besar ADWI 2024

Diketahui, luas kawasan konservasi Kabupaten Raja Ampat seluas 1,6 juta hektare terdapat 75 persen spesies terumbu karang yang ada di dunia.

"Nah itu yang kita punya tugas untuk sama-sama menjaga dan melestarikannya," tegasnya.

"Soal payung hukum, Pemprov Papua Barat Daya coba menyusun dengan bentuk rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tata ruang laut itu," imbuhnya.

Berdasarkan hal itu, Pemprov Papua Barat Daya mewacankaan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tugasnya yakni mengimplementasikan regulasi sehingga ada retribusi atau tarif kepada pemerintah.

"Mungkin saja tidak berupa uang, melainkan pembangunan homestay ataupun peningkatan pemberdayaan masyarakat di ring satu," jelasnya. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)