Tokoh Intelektual Minta Penjabat Bupati dan Gubernur di Tanah Papua Harus OAP

Para penjabat yang berakhir masa jabatannya, bahkan yang masih aktif jangan mempolitisir situasi daerah untuk mempertahankan kedudukannya.

Isu-isu CPNS dan lain sebagainya menjadi hak multak OAP yang harus diperjuangkan oleh siapapun di atas tanah Papua.

Baca juga: Pemkab Sorong Didesak Realisasikan Hak-hak OAP terkait Hasil Migas

Tidak ada upaya barter isu-isu tertentu, siapapun pejabatnya yang hadir diatas tanah Papua, isu lapangan kerja, rekrutmen CPNS, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan pertanian bahkan kelautan dan perikanan menjadi konsentrasi utama. 

Harus ada saling percaya, menghargai posisi, keberadaan otsus ini. Otsus ini semata-mata upaya resolusi konflik dari sejarah panjang yang ada.

“Cukup luka-luka lama sudah dibalut. Jangan menusuk luka baru. OAP harus bisa mendapat ruag hidup dalam ekosistem otsus yang baru ini. (tribunsorong.com/desianus watho)