Honorer Kabupaten Sorong Demo
Demo Honorer Kabupaten Sorong, Kantor Bupati Dipalang, Minta Diangkat jadi PNS Bukan PPPK
Ratusan Pegawai Honerer Kabupaten Sorong kembali menggelar aksi demo, Senin (26/8/2024).
Penulis: Aldy Tamnge | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Ratusan Pegawai Honerer Kabupaten Sorong kembali menggelar aksi demo, Senin (26/8/2024).
Aksi itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Sorong sekira pukul 09.30 WIT.
Baca juga: Pegawai Honda Kabupaten Sorong Demo Protes Penerimaan CPNS 2024: Nasib Kami Bagaimana
Pantauan TribunSorong.com, aksi itu diwarnai dengan membakar ban mobil di halaman kantor.
Kordinator lapangan (Korlap) Yulianus Saa mengatakan, dirinya bersama puluhan massa aksi meminta agar masing-masing pegawai honorer di OPD diangkat menjadi PNS.
Baca juga: BERITA Kehilangan Sertipikat Tanah di Kabupaten Sorong
Pegawai honorer di Kabupaten Sorong harus diangkat menjadi PNS dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami tolak formasi CPNS tahun 2024, hargai pengabdian kami selama 12 tahun ini," katanya.
Dia bilang, pihaknya juga akan menunggu tanggapan dari Bupati Sorong atau Kepala BKD Kabupaten Sorong terkait aspirasi mereka.
"Jika tidak ada tanggapan dari Bupati Sorong atau yang mewakili maka kami akan palang kantor ini,” ujarnya.
Baca juga: KPU Kabupaten Sorong Siap Terima Masukan Masyarakat terhadap DPS Pilkada 2024
Selafianus Saa menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN, serta prosedur rekrutmen, promosi, dan disiplin.
"Dalam pasal 66 sudah jelas batas waktu honorer atau pegawai kontrak kerja itu penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024," katanya.
Baca juga: KPU Kabupaten Sorong Gelar Rakor Bersama Stekholder, Bahas Persiapan Pendaftaran Balon Kepala Daerah
Sekira pukul 11.45 WIT pegawai honorer memalang kantor Bupati Sorong menggunakan bambu dan kain merah.
Tak hanya itu, berbagai kantor pemerintahan di antaranya, BKD, BKAD, Dukcapil dan berapa lainya juga ikut dipalang.
Hingga berita ini diterbitkan TribunSorong.com masih upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (tribunsorong.com/aldy tamnge)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.