Pjs Bupati Raja Ampat Perangkat Daerah Serius Tindak Lanjut 8 Area Intervensi MCP KPK

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat menggelar rapat koordinasi (rakor) di ruang rapat Bupati Raja Ampat, Rabu (9/10/2024).

Baca juga: Imigrasi Sorong Awasi Orang Asing di Raja Ampat Lewat Operasi ‘JAGRATARA’

Rakor itu berkaitan dengan delapan area intervensi Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuannya mendorong peningkatan kinerja dan capaian MCP di wilayah Kabupaten Raja Ampat. 

Baca juga: Miras Oplosan Renggut 3 Nyawa Pelajar di Raja Ampat, Psikolog Bedah Sejumlah Faktor

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Raja Ampat Anhar Akib Kadar mengatakan, pentingnya peningkatan koordinasi dan kinerja di delapan area tata kelola pemerintahan demi mencapai target MCP lebih baik.

"Saat ini, capaian MCP Kabupaten Raja Ampat berada di angka 66 persen, yang masih di bawah capaian Kabupaten Sorong dan Kota Sorong," ujar Anhar Akib Kadar.

Dia berujar, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Pengelolaan aset daerah perlu dioptimalkan dengan manajemen aset daerah melalui pencatatan yang baik dan pemanfaatan aset secara maksimal mendukung pembangunan daerah.

“Pada area manajemen SDM dituntut adanya peningkatan kompetensi dan integritas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang objektif,” katanya.

Baca juga: 3 Pelajar SMA di Raja Ampat Tewas Gegara Minuman Oplosan, LAPEPA Sebut Papua Darurat Alkohol

Lanjut dia, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) juga mendapat perhatian serius.

Terkait tata kelola dana desa, dipastikan pengelolaannya dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Tata Kelola PBJ pada area pengadaan barang jasa pemerintah, kami berharap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," ucapnya.

Baca juga: 3 Pelajar SMA di Raja Ampat Meninggal Akibat Konsumsi Miras Oplosan

Ia bilang, audit internal secara rutin guna mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Untuk bidang perijinan usaha, pjs bupati minta penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha guna mendukung iklim investasi yang kondusif dan transparan.

“Kami berharap dengan kerja sama dan komitmen dari seluruh perangkat daerah terkait, capaian MCP Kabupaten Raja Ampat dapat meningkat dalam tiga bulan terakhir tahun ini, dengan target berada di atas rata-rata nasional,” pungkas dia. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)