MCP KPK Tambrauw Papua Barat Daya Capai 18 Persen, Pengadaan Barang dan Jasa jadi Tantangan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw Papua Barat Daya menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Optimalisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Administrasi jadi Tantangan Pemkot Sorong Capai MCP KPK

Kepala Inspektorat Kabupaten Tambrauw, Yosinta Titik Lusianak melaporkan, bahwa hingga13 Oktober 2024 capaian MCP Kabupaten Tambrauw baru 18 persen. 

Beberapa area intervensi seperti perencanaan masih rendah, di mana proses pengisian data masih mengalami hambatan teknis.

"Area penganggaran baru mencapai delapan persen, dan penyusunan RKA 2025 masih berlangsung paralel dengan penyusunan anggaran," ujar Yosinta.

Lebih lanjut, kata dia, di area pengadaan barang dan jasa, Tambrauw hanya mencapai empat persen. 

Kendala utama di sektor ini adalah adanya perubahan pimpinan dibagian pengadaan barang dan jasa sehingga dokumen penting masih tertahan.

"Kami juga menghadapi keterbatasan tenaga fungsional di Inspektorat Tambrauw. Saat ini kami hanya memiliki tiga auditor yang baru saja lulus dan status mereka masih CPNS," ungkap dia.

Baca juga: Capaian MCP Raja Ampat Papua Barat Daya Alami Peningkatan Siginifikan, Akhir Tahun Target 3 Besar

Di area lain, sambung dia,  manajemen ASN, Tambrauw mencatat capaian 12 persen, sementara optimalisasi pajak daerah berada di angka 34 persen. 

Bupati Tambrauw telah memerintahkan mempercepat proses pengunggahan dokumen yang tertunda, agar target MCP bisa segera terpenuhi.

"Besok kami akan mengadakan rapat memastikan semua dokumen sudah ada segera diunggah," katanya.

Baca juga: Kabupaten Sorong Tertinggi se-Papua Barat Daya Pencapaian MCP KPK 2024, Masih Ada Sejumlah Kendala

Pemkab Tambrauw berkomitmen memperbai agar dapat mengejar ketertinggalan dan memenuhi target MCP dalam waktu dekat. (tribunsorong.com/ismail saleh)