Penyerahan Pagu APBD 2025, Pj Sekda Maybrat Tekankan 5 Poin Penting untuk Jajaran Perangkat Daerah

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat (Pj) Sekda Maybrat Ferdinandus Taa memimpin agenda Penyerahan Pagu APBD Tahun 2025 di aula kantor bupati, Jalan Susumuk-Ayawasi, Nomor 1a, Kumurkek, Distrik Aifat, Maybrat, Papua Barat Daya, Rabu (23/10/2024).

Kegiatan dihadiri Plt Kepala Bapedda Sepnat Frasawi, Kepala Badan Keuangan Onafia D Sraun, Asisten I Yohana Iek, Kepala Inspektorat Ensemy Stevy Mosso, para pimpinan perangkat daerah (PD), serta kepala distrik.

Baca juga: Pemkab Maybrat Perkuat Kolaborasi dengan KPK, Wujudkan Target Pencapaian MCP

Pj Sekda Ferdinandus Taa pada kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah arahan, lima di antaranya menjadi poin penekanan.

Pertama, menyangkut nilai 8 Area Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Pj Bupati dan Pj Sekda Maybrat Hadiri Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Sorong Papua Barat Daya

Sebagaimana diketahui, satu dari sejumlah indikator dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah pencapaian nilai pada 8 MCP KPK.

"Saya sangat berharap, Kabupaten Maybrat dapat terus berupaya meningkatkan nilai MCP pada 2025," kata Ferdinandus Taa. 

Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam area tersebut.

"Mari tingkatkan kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan," ucap pj sekda.

Poin kedua, kata Ferdinadus Taa, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: Diseminasi Audit Kasus Stunting di Maybrat, Pj Sekda Ferdinandus Taa Tegaskan Pentingnya Kolaborasi

Temuan-temuan LHP khususnya terkait surat-menyurat dan pengembalian anggaran ke kas daerah oleh perangkat daerah menjadi sorotan.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti temuan tersebut secara serius.

"Setiap temuan BPK harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan demi menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Ferdinandus Taa.

Berikutnya, poin ketiga soal realisasi anggaran, terutama Dana Otonomi Khusus (Otsus). 

Pj sekda menegaskan, perangkat daerah harus segera menyerap anggaran sesuai peruntukannya.

Agar realisasi anggaran berjalan baik dan tepat sasaran, perlu berkonsultasi dengan pihak keuangan, sehingga setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi.

Baca juga: "SiCantik Maya" Diluncurkan, Program Inovatif Pemkab Maybrat dalam Pengelolaan Keuangan

Selanjutnya, poin keempat perihal Dana Pemotongan Fasilitas Kesejahteraan (PFK) pada rekening perangkat daerah.

Ferdinandus Taa mewanti-wanti dana yang masih berada di rekening masing-masing perangkat daerah agar tidak ditarik secara sembarangan.

"Dana ini mencakup hak-hak ASN (aparatur sipil negara), termasuk iuran wajib pegawai, iuran tabungan perumahan, iuran pensiun pada PT Taspen (Persero), iuran jaminan kesehatan BPJS, serta iuran beras dari Bulog. Oleh karena itu, kita semua harus memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi dengan baik dan tepat waktu," ucapnya.

Poin terakhir, tambah Pj Sekda Ferdinandus Taa me, berkaitan agenda pertemuan, yakni penyerahan Pagu Dana APBD 2025.

Pagu anggaran telah disiapkan dan akan diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah.

Ferdinandus Taa berharap anggaran ini dapat digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

"Mari bekerjasama dengan penuh tanggung jawab memajukan pembangunan di Kabupaten Maybrat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.

Pertemuan ditutup penyerahan pagu dana secara simbolis oleh Pj Sekda maybrat kepada perwakilan pimpinan perangkat daerah, yakni kepala badan keuangan, kepala inspektorat, dan plt kepala Bapedda. (*/tribunsorong.com)