Komnas HAM Pantau Eksodus dan Persiapan Pilkada 2024 di Maybrat, Pj Sekda Terima Catatan dan Masukan

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat (Pj) Sekda Maybrat Ferdinandus Taa rapat bersama Koordinator Subkomisi Pemajun HAM, Komnas HAM Anis Hidayah di kantor bupati, Kumurkek, Distrik Aifat, Senin (28/10/2024). 

Turut hadir Dandim 1809/Maybrat Dandim  Letkol Inf Anfrianto Dolly, Intelektual Maybrat Agustinus Saa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Maybrat/Ketua Tim Pemulangan Masyarakat Eksodus Melianus Saa. 

Baca juga: Pj Sekda Maybrat Irup Hari Sumpah Pemuda 2024, Sampaikan Pesan Menpora soal 3 Karakter Generasi Muda

Pertemuan tersebut dalam rangka pemantauan pengungsi dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. 

Anis Hidayah mengatakan, hasil pantauan di lapangan, masyarakat eksodus banyak yang sudah kembali ke kampung halaman serta terdata dalam daftar pemilih pada Pilkada 27 November 2024.

"Kegitan kampanye masih berjalan, informasi dari KPU pun sudah sampai ke masyarakat sehingga menjadi suatu yang positif bagi masyarakat Maybrat," katanya. 

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Vicente Baay Wanti-wanti Para ASN dalam Pilkada 2024

Anis menyatakan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan KPU terkait masyarakat yang belum balik ke kampung, sehingga ini menjadi menjadi catatan penting Komnas HAM dan pemerintah daerah. 

Menurutnya, masih ada masyarakat yang merasa belum aman karena diberlakukannya wajib lapor ke pos-pos TNI-Polri padahal aktivitas masyarakat memang berkebun dan berburu. 

Baca juga: Kantor Samsat Segera Dibangun di Maybrat, Pj Sekda Beber Manfaat bagi Daerah dan Masyarakat

Atas penyampaian pantauan pihak Komnas HAM di lapangan, pj sekda menyambut baik catatan-catatan yang diberikan. 

"Saya pikir hal ini baik, terutama menjelang pencoblosan. Nantinya pemerintah dapat segera berkoordinasi dengan KPU guna menyelesaikan dan mencari solusi perihal masyarakat  eksodus yang masih berada di luar Maybrat," kata Ferdinandus Taa. 

Baca juga: "SiCantik Maya" Diluncurkan, Program Inovatif Pemkab Maybrat dalam Pengelolaan Keuangan

Terkait pos-pos TNI-Pori yang masih menerapkan wajib lapor, pj sekda menyatakan, itu adalah protap dari aparat, meski demikian akan dikoordinasikan dengan dandim dan kapolres agar masyarakat juga dapat berkebun dan berburu dengan aman dan nyaman. 

Menurut Ferdinandus Taa, TNI-Polri sudah banyak membantu pemerintah daerah dalam memulangkan masyarakat eksudus dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. 

Hal ini dibuktikan dengan sebagian masyarakat yang sudah pulang sehingga dapat mengikuti pesta demokrasi pilkada di Maybrat.

Baca juga: Diseminasi Audit Kasus Stunting di Maybrat, Pj Sekda Ferdinandus Taa Tegaskan Pentingnya Kolaborasi

Pj sekda juga berharap kepada Komnas Ham agar memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau kementerian terkait dari hasil peninjauan di lapangan, seperti Kemendagri, PUPR maupun Kementerian Sosial agar turut memberikan bantuan.

"Bantuan sangat diperlukan sehingga apa yang diiginkan oleh masyarakat dapat tercapai mengingat kemampuan fiskal Kabupaten Maybrat rendah," ucapnya. (*/tribunsorong.com)