KDEKS Papua Barat Daya Fokus Perkuat Ekonomi melalui Edukasi dan Literasi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDKS) Papua Barat Daya menetapkan literasi dan edukasi sebagai prioritas utama dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.

Baca juga: KDKS Papua Barat Daya Maksimalkan Potensi Ekonomi Lokal dengan Konsep Syariah

Sejak dilantik enam bulan lalu, KDKS telah mengambil langkah strategis untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai ekonomi syariah dan memetakan potensi lokal.

Wakil Ketua KDKS Papua Barat Daya Eksan Musa’ad menjelaskan, bahwa program kerja mereka mengacu pada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Baca juga: PHBI Papua Barat Daya Susun Program 2025, Perkuat Kolaborasi dan Sinergi dengan Lintas Organisasi

Meski demikian, keterbatasan waktu menuntut KDKS untuk fokus pada langkah-langkah dasar terlebih dahulu.

“Kami memulai dengan edukasi, sosialisasi, dan literasi. Langkah ini penting untuk mengubah pola pikir masyarakat sebelum melangkah ke tahap teknis. Tanpa pemahaman yang kuat, resistensi terhadap program bisa saja muncul,” ungkap Eksan.

Ia bilang, salah satu agenda besar KDKS adalah melakukan benchmarking ke Malaysia, yang dikenal sebagai pemimpin global dalam ekonomi syariah.

Malaysia telah berhasil unggul di berbagai sektor, termasuk ekspor produk halal seperti kosmetik dan konten multimedia berbasis syariah.

Baca juga: KDEKS Papua Barat Daya Siap Dorong Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkeadilan

Eksan berharap, pengalaman Malaysia dapat menjadi inspirasi yang dapat diterapkan di Papua Barat Daya.

“Pada 2024, KDKS akan fokus pada pemetaan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya,” katanya.

Baca juga: Jajaran KPU Papua Barat Daya ke Panti Asuhan, Beri Santunan sekaligus Syukuran Pilkada 2024 Sukses

Melalui monitoring dan evaluasi, lanjut Eksan, KDKS berupaya mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat setempat.

Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar untuk menyusun grand design dan roadmap jangka panjang pada 2025.

“Kami membutuhkan data yang akurat. Pemetaan ini akan menjadi fondasi untuk rekomendasi kebijakan yang relevan, khususnya yang akan disampaikan kepada gubernur baru yang memimpin Papua Barat Daya,” tegas Eksan.

Baca juga: Jaring Atlet Fornas 2025 di NTB, BAVETI Papua Barat Daya Gelar Laga Atlet Veteran Tenis Lapangan

Dia menjelaskan, KDKS juga berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PD teknis, MUI, Kementerian Agama RI, dan pelaku usaha.

Salah satu fokus utamanya adalah memastikan produk-produk lokal memenuhi standar halal, yang akan mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah di daerah ini.

Baca juga: Transmigrasi Lokal di Papua Barat Daya, Tujuan hingga Tantangan Pelaksanaan Program

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KDKS Papua Barat Daya menekankan, bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang hasil, tetapi juga tentang proses.