KDEKS Papua Barat Daya

KDEKS Papua Barat Daya Siap Dorong Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkeadilan

Ia menambahkan, pembentukan lembaga ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Penulis: Ismail Saleh | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM
Kepala Sekretariat KDEKS Papua Barat Daya Eksan Musa'ad bersama Direktur Bisnis & Kewirausahaan Syariah Tamrin Tajuddin hadir dalam Siniar The Leaders di Studio TribunSorong.com, Sabtu (14/12/2024). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Papua Barat Daya terus bergerak cepat guna memperkuat pondasi ekonomi syariah di wilayah ini.

Kepala Sekretariat KDEKS Papua Barat Daya Kesana Musa'ad menjelaskan, kepengurusan dilantik pada 6 Juni 2024 dihadiri oleh Wakil Presiden Ke-7 Ma’ruf Amin.

"KDEKS diketuai oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad serta memiliki 17 anggota. Kehadiran KDEKS menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi syariah di Indonesia Timur," kata Eksan dalam Siniar The Leaders di Studio TribunSorong.com, Sabtu (14/12/2024). 

Baca juga: Pertama di Tanah Papua, Pengurus KDEKS Papua Barat Daya Dikukuhkan

Ia menambahkan, pembentukan lembaga ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi ke-29 yang membentuk KDEKS, serta satu-satunya di wilayah Papua.

Baca juga: Pemkot Sorong Suntik Modal Usaha Rp3 Juta untuk 44 Pelaku Usaha Golongan Ekonomi Lemah

Menurut Eksan, fungsi KDEKS adalah memperluas, mendorong, serta mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi. 

Adapun tugas pokok mencakup tiga hal, pertama koordinasi lintas instansi, yakni KDEKS bertugas menjalin sinergi dengan perangkat daerah (PD) dan stakeholder lainnya guna mendorong implementasi ekonomi syariah.

Kedua, perumusan kebijakan, dalam hal ini berperan dalam menyusun kebijakan strategis buat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Papua Barat Daya.

Ketiga, percepatan implementasi, yaitu memastikan ekonomi syariah dapat diterima oleh masyarakat luas dengan pendekatan yang inklusif.

“Kami menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu inklusif, adil, dan menyeluruh. Prinsipnya bukan untuk segmen tertentu saja, melainkan untuk semua kalangan,” kata Eksan.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Hadiri Pengukuhan KDKES Papua Barat Daya, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Lebih lanjut Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya mengatakan, sejak dibentuk, KDEKS Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai inisiatif.

Di antaranya sosialisasi ke perguruan tinggi serta literasi kepada stakeholder terkait.

“Ke depan, program literasi dan edukasi akan terus digencarkan, sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai ekonomi syariah, seperti keadilan dan pemerataan,” kata Eksan.

Baca juga: Simak! 3 Pesan Penting Wapres Maruf Amin kepada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah PBD

Melalui upaya ini, tambahnya, KDEKS Papua Barat Daya diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama. (tribunsorong.com/ismail saleh)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved