SPMB 2025
Langkah Dinas Pendidikan Kota Sorong Jalankan Program Sekolah Gratis hingga SPMB 2025 Bebas Pungli
Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya memiliki harapan besar meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Penulis: Angela Cindy | Editor: Jariyanto
lihat foto
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sorong Arby William Mamangsa menegaskan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berjalan adil, transparan, dan inklusif, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.
Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya memiliki harapan besar meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Baca juga: Implementasi SPMB 2025 di Kota Sorong Papua Barat Daya Tunggu Regulasi Ini
Mamangsa menjelaskan, satu dari sejumlah program kepala daerah terpilih adalah sekolah gratis.
"Implementasinya menunggu keputusan lebih lanjut, masih menunggu arahan dari kepala daerah terpilih yang akan dilantik pada Maret 2025," kata Mamangsa kepada TribunSorong.com, Jumat (31/1/2025).
Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Tinjau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah
Mamangsa menilai, program pendidikan gratis juga harus realistis mengingat jumlah peserta didik di Kota Sorong terus meningkat.
Diperkirakan jumlah siswa baru pada 2025 ini mencapai 9.000 orang.
Disdik, lanjut Mamangsa, berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penghapusan biaya masuk sekolah dan biaya lainnya.
Bebas pungli
Mengenai transparansi SPMB, ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjalankannya secara bersih dan bebas dari pungutan liar (pungli).
"Saya sudah menegaskan kepada seluruh kepala sekolah negeri agar mengikuti arahan kepala daerah dan memastikan sistem penerimaan berjalan transparan," katanya.
Mamangsa mengakui masih ada tantangan dalam mewujudkan sistem yang benar-benar sempurna.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan turut serta dalam mengawasi jalannya penerimaan siswa baru.
Pihak disdik selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, sehingga jika ada keluhan atau temuan jangan takut melapor.
"Silakan laporkan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti," ucap Mamangsa.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Target 120 Ribu Anak Sekolah Terima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis
Sebagai bentuk komitmen transparansi, disdik juga akan menyediakan berbagai saluran pengaduan.
Masyarakat bisa mengadu ke Ombudsman, website resmi disdik, media sosial, hingga datang ke kantor.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.