SIMAK 13 Poin Tuntutan Solidaritas Mahasiswa di Manokwari kepada Pemprov Papua Barat

TRIBUNSORONG.COM, MANOKWARI - Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Niko O Tike menerima aspirasi dari Solidaritas Mahasiswa di Manokwari. 

Solidaritas ini terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua, STIH, STIE Caritas, OKP Cipayung, Perempuan Mahardika, Pelajar, dan Ikatan Kedaerahan di Manokwari.

Baca juga: Atlet Gojukai Polres Sorong Selatan Sabet 8 Medali Turnamen INKAI Piala Gubernur Papua Barat Daya

Dalam kesempatan tersebut, Niko menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat.

"Gubernur akan tiba di Manokwari pada tanggal 28 Februari 2025, setelah mengikuti retret di Akademi Militer selama satu minggu," ujarnya usai menerima aspirasi setelah aksi unjuk rasa di Jalan Raya Amban, Manokwari, Papua Barat, Senin (24/2/2025).

Niko memastikan, bahwa aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti. 

Ia juga menyoroti pentingnya akses pendidikan di Papua, khususnya terkait penggunaan komputer di kalangan pelajar hingga ke pelosok.

Baca juga: Film Garapan Mahasiswa di Papua Barat Daya Tuai Pujian, Angkat Kisah Perjuangan di Perkuliahan

Menurutnya, banyak pelajar di Papua yang belum memiliki akses memadai terhadap teknologi, dan hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

"Aksi ini menunjukkan komitmen Solidaritas Mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan kesejahteraan pelajar di Papua Barat," tuturnya.

Baca juga: RAT ke-28 BMT Al-Hijrah Sorong Papua Barat Daya Evaluasi Kinerja dan Rancang Strategi 2025

Koordinator Lapangan, Yulianus Surabut menyampaikan, bahwa aspirasi yang sama telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat.

"Kami melakukan demonstrasi hari ini dengan sasaran DPRP Papua Barat dan Gubernur Papua Barat," ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa tuntutan utama mereka adalah pemberian pendidikan dan kesehatan gratis, bukan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami ingin memperjuangkan hak-hak pendidikan dan kesejahteraan pelajar di Papua Barat,” pungkas dia.

Berikut poin tuntutan Solidaritas Mahasiswa 

1. Menolak pemangkasan anggaran pada daerah Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
2. Meminta kepada DPR RI dan DPR Provinsi Papua Barat untuk segera mengevaluasi program makanan bergizi gratis (MBG).
3. Menolak alih fungsi TNI dan Polri dalam menjalankan program MBG.
4. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera meninjau ulang Inpres nomor 1 tahun 2025.
5. Meminta pemerintah pusat untuk lebih transparan dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pajak rakyat.
6. Menolak revisi undang-undang Minerba.
7. Meminta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional yang adil dan bermartabat, terutama di Papua sebagai daerah Otonomi Khusus.
8. Meminta kepada pemerintah untuk memastikan efisiensi anggaran dari berbagai sektor memiliki legalitas tertulis.
9. Meminta kepada pemerintah pusat untuk ada transparansi dalam alokasi efisiensi anggaran 20 persen APBD untuk pendidikan.
10. Meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi kepemimpinan presiden sebelumnya secara terbuka.
11. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghapuskan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk generasi Papua.
12. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan administrasi kontrak politik asing yang berinvestasi di Papua.
13. Meminta untuk melumpuhkan rencana pendropan non-organik maupun organik yang beroperasi di Papua. (*)