Revisi UU TNI Disahkan, Ribuan Prajurit Masih Duduki Jabatan Sipil, DPR Desak Panglima TNI Bersikap

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah disahkan oleh DPR RI pada Kamis (21/3/2025).

Seiring terbitnya UU tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera mengeluarkan surat perintah bagi prajurit yang masih bertugas di luar 14 kementerian/lembaga. 

"Kita harus taat asas. Seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 kementerian lembaga yang diperbolehkan (menduduki jabatan) dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku," katanya  dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Baca juga: Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Perkuat Pertahanan Negara dan Profesionalisme Prajurit

TB Hasanuddin menyebut, setidaknya akan ada ribuan prajurit aktif yang terdampak dengan UU TNI ini.

Masih ada ribuan prajurit yang menduduki jabatan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Haji, Kementan, Kemenhub, staf atau ajudan di berbagai kementerian atau lembaga, dan sebagainya. 

Berdasarkan aturan UU TNI yang baru, hanya ada 14 kementerian dan lembaga saja yang boleh diduduki oleh TNI aktif. 

Baca juga: Panglima TNI Terima 650 Unit  Ransus Maung MV3 Tahap II dari Kemhan, Perkuat Pertahanan NKRI

Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap transisi kebijakan benar-benar dijalankan dengan memperhatikan stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI. 

"Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar TB Hasanuddin.

Dalam UU TNI terbaru, 14 jabatan pada kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif tanpa mengundurkan diri, yakni: koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara menangani kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Desakan dari PHBI

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI) juga mendesak ribuan prajurit TNI aktif yang kini menduduki jabatan sipil agar segera mengundurkan diri usai pengesahan RUU TNI. 

Hal itu sebagaimana implikasi dari Pasal 47 ayat 2 UU TNI yang telah mengalami perubahan dan berbunyi: "Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan".

"Implikasinya adalah 2.569 prajurit TNI aktif, data per tahun 2023, itu serentak harus mundur. Kalau perlu besok sebagai bentuk konsistensi terhadap tunduknya TNI kepada UU TNI dan juga supremasi sipil," ujar Sekretaris Jenderal PBHI Gina Sabrina.

Baca juga: Pastikan Program Pusat Berjalan Baik, Pangdam XVIII/Kasuari Tinjau Makan Bergizi Gratis di Manokwari

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan usai pengesahan RUU TNI tak ada lagi prajurit aktif yang bertugas di lembaga sipil, kecuali 14 instansi yang diatur dan diizinkan. 

Termasuk, kata Sjafrie, tentara aktif yang menjabat di Perum Bulog.

Sjafrie menegaskan semua prajurit aktif di instansi sipil harus mundur atau pensiun dini. 

"Tidak ada (tentara aktif). Semua purnawirawan. Jadi tenang saja," ujarnya.

DPR sebelumnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Kamis, 20 Maret 2025.

Ada tiga pasal, berdasarkan penjelasan DPR, yang masuk dalam revisi UU TNI, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ketiga pasal itu mengatur tentang kedudukan TNI, perluasan pos jabatan sipil yang bisa diduduki tentara aktif, dan perpanjangan masa usia pensiun prajurit.

Baca juga: Pangdam XVIII/Kasuari: 7 Sampai 8 Batalyon Baru Akan Dibangun di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Pengesahan revisi UU TNI menjadi undang-undang itu dilakukan DPR di tengah gelombang penolakan masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menganggap proses pembahasan revisi UU TNI terburu-buru dan minim keterlibatan partisipasi publik. 

Mereka juga khawatir bila tentara dapat menduduki jabatan sipil, sehingga meminta agar TNI tetap di barak. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ribuan Prajurit TNI Masih Duduki Jabatan Sipil, DPR Minta Panglima TNI Segera Bersikap: Tarik Mundur"