Gubernur Elisa Kambu Minta Data Valid Sekolah dalam Seminggu, Demi Pendidikan Berkeadilan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan arahannya yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, pembagian tanggung jawab.

Baca juga: Gubernur Papua Barat Daya Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis, Larang Segala Pungutan Masuk Sekolah

Serta efisiensi penggunaan anggaran demi memastikan seluruh anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bebas biaya.

"Kota dan kabupaten memiliki peran utama. Gubernur hanya membantu agar janji-janji ini bisa diwujudkan. Yang berada di garis depan adalah wali kota, bukan gubernur. Ini soal kewenangan," tegas Elisa dalam rapat koordinasi program pendidikan di Gedung L Jitmau, Jumat (10/4/2025).

Baca juga: Resmi Pimpin BPKP Papua Barat Daya, Edi Sunardi: Kami Siap Kawal Pembangunan dari Hulu ke Hilir

Ia menegaskan, bahwa pendidikan bukan sekadar persoalan sistem, melainkan merupakan bentuk investasi bagi generasi penerus bangsa. 

Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya berkomitmen memastikan bahwa bantuan pendidikan diberikan secara adil dan tepat sasaran, tanpa membedakan antara sekolah negeri maupun swasta.

"Prinsip kita adalah keadilan. Semua anak adalah titipan bangsa yang harus kita siapkan masa depannya," ujarnya.

Gubernur juga mengusulkan klasifikasi sekolah menjadi dua kategori yakni sekolah yang mampu secara ekonomi dan sekolah yang membutuhkan dukungan penuh. 

Sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan penghasilan di atas Rp5 juta per bulan akan dikeluarkan dari kelompok penerima utama bantuan, agar bantuan bisa difokuskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Baca juga: Papua Barat Daya Resmi Miliki Kepala Perwakilan BPKP, Gubernur: Ini Langkah Strategis

Ia meminta dinas pendidikan bersama komite sekolah untuk segera melakukan pendataan dan analisis menyeluruh terhadap seluruh komponen biaya yang selama ini dibebankan kepada siswa, mulai dari biaya pendaftaran, seragam, hingga kegiatan ekstrakurikuler.

Gubernur menekankan bahwa kebijakan pembebasan biaya sekolah bukan sekadar wacana, melainkan harus diwujudkan melalui pemetaan, penghitungan, dan tindakan nyata yang melibatkan kerja sama antara pemerintah kota, sekolah, dan orang tua siswa.

"Ini bukan soal pendidikan seumur hidup, tapi soal anak sekolah dari PAUD sampai SMP. Kita harus fokus ke sana," ujarnya lagi.

Elisa juga mengajak semua pihak untuk bekerja cepat dan tuntas dalam waktu satu minggu ke depan guna menyusun data dan merinci komponen biaya secara valid. 

Langkah ini diambil demi menciptakan sistem pendidikan gratis yang tepat sasaran dan berkeadilan.

"Tantangan anak-anak kita ke depan jauh lebih berat dibandingkan hari ini. Tugas kita adalah mempersiapkan mereka dengan adil dan bijaksana," pungkasnya. (tribunsorong.com/angela cindy)