Komitmen Kepala Daerah di Tanah Papua Realisasikan Target Pembentukan Koperasi Merah Putih

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus serta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kegiatan tersebut berlangsung di AIMAS Hotel & Convention Centre (ACC), Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (2/6/2025).

Baca juga: Peluncuran Koperasi Merah Putih, Mendes dan PDTT Yandri Susanto Jabarkan Tujuan dan Fungsi Program

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi kehadiran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto.

Yandri bersama Wamendes PDTT Ahmad Riza Patria tiba di Sorong, Senin (2/6/2025) dalam rangka Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus serta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mendes Yandri Susanto dan Wamendes Tiba di Papua Barat Daya

Elisa menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat mengenai pembentukan 1.013 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.

"Saat ini, proses pelaksanaan program tersebut sedang berjalan di sejumlah kabupaten dan kota. Beberapa kabupaten/kota telah menyelesaikan tahapan awal, termasuk pendataan dan pembentukan koperasi," katanya.

Elisa menambahkan, pihaknya menargetkan dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan seluruh tahapan administratif dapat diselesaikan.

Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan dengan para pendamping dan mitra dari pemerintah pusat.

“Kami berharap Kabupaten dan Kota Sorong, serta tiga kabupaten lainnya dapat menjadi percontohan percepatan program ini. Informasi dan masukan dari pusat akan menjadi referensi kami untuk menyusun langkah-langkah strategis,” ujar Elisa.

Baca juga: Tindak Lanjuti Amanat Presiden Prabowo Subianto, Pemkot Sorong Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih

Ia optimistis Papua Barat Daya dapat merealisasikan target pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Solusi atasi ketimpangan ekonomi

Komitmen yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani.

Menurutnya, perintah langsung dari Presiden menjadi dasar utama dalam percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

“Tadi pagi kami berada di Jayapura bersama perwakilan dari empat provinsi Papua. Hari ini kami berada di Papua Barat Daya sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Ini adalah gagasan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa,” ujar Lakotani di ACC.

Baca juga: Kampung Srirtabam dan Faihowes Maybrat Resmi Bentuk Koperasi Merah Putih

Ia menambahkan, selama ini koperasi lebih banyak dibiarkan terbentuk secara mandiri oleh masyarakat.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, kini pemerintah pusat mengambil peran langsung dalam membangun sistem koperasi yang terstruktur, terarah, dan memiliki model bisnis yang jelas.

“Koperasi Merah Putih ke depan tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga bisa melayani kebutuhan masyarakat seperti toko sembako, klinik, apotek, bahkan tempat usaha kecil. Pelayanannya harus dekat dan menjawab kebutuhan masyarakat desa,” ucapnya.

Baca juga: Pemkab Sorong Gencarkan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih, Sasar 6 Distrik Ini

Lakotani menambahkan, koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan rantai pasok yang tidak adil, khususnya di wilayah terpencil. 

Ia menyinggung maraknya praktik pinjaman online yang membebani masyarakat, dan menegaskan bahwa koperasi yang sehat dan diawasi bisa menjadi alternatif yang jauh lebih aman dan menguntungkan.

“Kami percaya koperasi ini akan memotong rantai distribusi yang panjang dan memberdayakan masyarakat desa secara langsung. Pemerintah daerah siap mendukung percepatan program ini,” tuturnya.

Lakotani juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan TNI dan pihak-pihak terkait, demi kelancaran pelaksanaan koperasi di seluruh pelosok Papua Barat dan Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)