HUT Ke-21 DPD RI, Para Senator Papua Barat Daya Salurkan Beasiswa hingga Aksi Donor Darah

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya menggelar perayaan HUT Ke-21 DPD, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan di Gedung Graha Yabsira, Kota Sorong ini dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama para senator, yakni Mamberob Y. Rumakiek, Agustinus R. Kambuaya, dan Hartono.

Rangkaian kegiatan HUT, antara lain penyaluran Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2025, bantuan bibit pohon, ratusan paket bahan kebutuhan poko, serta aksi donor darah.

Baca juga: Perkuat Pengawasan Dana Desa, Anggota DPD RI Mamberob: Perlu Sinergi Antarlembaga

Gubernur Elisa Kambu mengapresiasi para anggota DPD Dapil Papua Barat Daya atas dedikasi memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.

Kehadiran senator merupakan representasi penting dari daerah yang membawa suara rakyat hingga ke pusat pemerintahan.

Elisa juga menekankan pentingnya kemitraan erat antara pemerintah provinsi dan para senator dalam memperjuangkan berbagai kepentingan daerah, terutama bidang pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. 

"Mari terus bergandengan tangan membangun Papua Barat Daya," katanya.

Baca juga: DPD RI Soroti Sulitnya Penerbangan Antardaerah di Tanah Papua, Warga Tunggu Tiket Berhari-hari

Anggota DPD Mamberob Y Rumakiek mengatakan, HUT ke-21 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara DPD dan pemerintah daerah. 

“Kami baru satu tahun menjalankan amanah sebagai anggota DPD RI dari provinsi baru ini," katanya.

Ke depan, lanjut Mamberob, para senator akan terus bekerja bersama pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota guna memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal ini buat memastikan setiap kebijakan nasional juga berpihak kepada daerah.

"DPD akan terus berjuang agar suara masyarakat Papua Barat Daya terwakili dalam setiap keputusan," ucapnya. 

Agustinus R. Kambuaya (ARK) menambahkan, DPD RI akan terus mengawal kepentingan daerah melalui fungsi legislasi dan pengawasan, meski kewenangan terbatas dibanding DPR.

Baca juga: DPD RI Apresiasi Kiprah Perempuan Moi dalam Pembangunan Papua Barat Daya

Hal itu tidak menyurutkan perjuangan agar setiap produk undang-undang berpihak kepada daerah.

"Aspirasi dari Papua Barat Daya harus sampai dan terdengar di pusat,” ujar ARK sembari menambahkan DPD RI makin mendapat kepercayaan publik dengan tingkat kepercayaan hampir 80 persen.