Sekolah Gratis
Dukung Sekolah Gratis di Papua Barat Daya: Robert: Bangun Manusia Dulu, Gedung Akan Hidup Sendiri
Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal mendukung kebijakan pendidikan gratis di wilayah Papua Barat Daya.
Penulis: Angela Cindy | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal mendukung kebijakan pendidikan gratis di wilayah Papua Barat Daya.
Menurut dia, pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus).
Baca juga: Sekolah Gratis Tak Menjangkau Semua, Sabonnama: “Ada Ibu Menangis Karena Tak Bisa Bayar Sekolah”
Alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi penghalang dalam memberikan layanan pendidikan layak kepada rakyat.
“Saya sangat mendukung. Sebelum pemerintah pusat mendorong kebijakan ini, Papua Barat Daya sudah lebih dulu mempraktikkannya,” katanya kepada TribunSorong.com, Selasa (24/6/2025).
Baca juga: Skema Anggaran dari Pemprov Papua Barat Daya untuk Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota
Robert mengapresiasi pernyataan Gubernur Papua Barat Daya yang menyatakan kesiapannya menunda sebagian proyek infrastruktur jika masyarakat lebih membutuhkan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
“Artinya, beliau (gubernur) lebih fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM), bukan hanya pembangunan fisik. Membangun manusia jauh lebih sulit, tetapi itu pondasi masa depan. Saya mendukung penuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPR RI, ia telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan pendidikan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Saat saya masih di Komisi X, saya menyalurkan bantuan aspirasi untuk 2.500 mahasiswa,” jelasnya.
Baca juga: 2 Hari SPMB 2025 Kota Sorong Dibuka, DPR Kota Sorong Baru Terima Draf Perwali Sekolah Gratis
Menanggapi keraguan soal kecukupan anggaran, ia menegaskan bahwa dana Otsus sebenarnya sudah sangat mencukupi jika digunakan sesuai peruntukan.
“Jadi tidak ada alasan efisiensi. Jika tidak dilaksanakan, masyarakat berhak menuntut karena itu hak konstitusional mereka,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Sorong Siap Kawal Penerimaan Peserta Didik Baru dan Implementasi Sekolah Gratis
Robert mengajak seluruh kepala daerah untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama, ketimbang proyek-proyek fisik semata.
“Jangan bangun gedung dulu kalau manusianya belum siap. Bangun manusianya, maka gedung itu akan hidup dengan sendirinya,” pungkasnya. (tribunsorong.com/angela cindy)
Cuaca Papua Barat Daya Selasa 24 Juni 2025, Hujan Ringan hingga Petir, Waspadai Potensi Banjir |
![]() |
---|
Buka Akses Pasar Lebih Luas Produk-produk Unggulan Papua Barat Daya dan Jawa Timur |
![]() |
---|
Pemprov Papua Barat Daya Gelar Rakor Bersama Kemenkumham Pacu Legalisasi Koperasi Merah Putih |
![]() |
---|
Gubernur Papua Barat Daya Resmikan Kantor Samsat Maybrat dan Pimpin Apel Pagi |
![]() |
---|
Pemprov Papua Barat Daya Dorong Legalitas 120 Koperasi Merah Putih, 46 Sah Berbadan Hukum |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.