Skema Anggaran dari Pemprov Papua Barat Daya untuk Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sekolah Gratis menjadi program prioritas kepala daerah di Papua Barat Daya yang mulai dijalankan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolof Kambuaya mengatakan, pemerintah provinsi mendukung program tersebut lewat skema anggaran yang sudah dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub). 

"Pemprov menyiapkan persentase 30/70 persen dari total anggaran yang dialokasikan setiap daera, yakni 30 persen ditanggung pemprov serta 70 persen menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota," kata Adolof kepada TribunSorong.com, Kamis (18/6/2025).

Baca juga: 2 Hari SPMB 2025 Kota Sorong Dibuka, DPR Kota Sorong Baru Terima Draf Perwali Sekolah Gratis

Ia mengilustrasikan, kabupaten A menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk kebutuhan sekolah gratis seperti seragam atau perlengkapan lainnya, maka 30 persen dari alokasi tersebut atau senilai Rp1,5 miliar menjadi tanggung jawab pemprov.

Selebihnya sebesar Rp3,5 miliar merupakan anggaran yang harus disiapkan oleh kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati (perbup) maupun peraturan wali kota (perwali).

Adolof belum berani membeberkan total anggaran yang disiapkan provinsi untuk Program Sekolah Gratis.

"Kalau bicara jumlah anggaran, itu ranahnya pak gubernur. Prinsipnya, bantuan provinsi kepada kabupaten/kota kami alokasikan sesuai kebutuhan yang diajukan masing-masing daerah," ujarnya.

"Kalau ditotal untuk enam daerah, anggarannya dari pemprov jumlahnya cukup besar, tetapi kami siap karena ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak Papua Barat Daya."

Baca juga: Target Penerima Sekolah Gratis Kota Sorong Tahap I untuk Negeri dan Swasta sesuai Perwali Nomor 6

Adolof berharap, skema ini dapat meringankan beban pemerintah daerah sekaligus memastikan program Sekolah Gratis berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/angela cindy)