Dinkes Papua Barat Daya Desak Penempatan Koordinator BKKBN untuk Percepat Penanganan Stunting 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Papua Barat Daya Naomi Netty Howay menegaskan perlunya penempatan koordinator BKKBN guna mengoptimalkan koordinasi dan percepatan penanganan stunting.

Selama ini koordinasi program keluarga berencana dan penanganan stunting di Papua Barat Daya terhambat karena ketiadaan koordinator resmi di tingkat provinsi. 

Baca juga: Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-32, Gubernur Papua Barat Daya Ingatkan Tantangan Era Global

Padahal, provinsi ini telah definitif sehingga membutuhkan kelembagaan BKKBN sendiri untuk mengelola program dan data secara terstruktur.

“Harusnya sudah ada koordinator di Papua Barat Daya agar pelaporan dari kabupaten/kota dapat terintegrasi dan sinkron,” ujar Naomi kepada awak media usai mengikuti upacara Hari Peringatan Keluarga Nasional di Kota Sorong, Senin (30/6/2025).

Ia menambahkan, selama ini kabupaten/kota di Papua Barat Daya mendapatkan dana DAK dari pusat melalui Kementerian BKKBN namun tidak melaporkan kepada dinas kesehatan provinsi.

Padahal pelaporan tersebut penting agar provinsi mengetahui perkembangan program KB dan penanganan stunting di daerah.

Baca juga: Raja Ampat dan Sorong Selatan Berawan, Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Senin, 30 Juni 2025

Naomi juga menyoroti adanya perbedaan data antara SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan aplikasi e-PPGBM yang menyebabkan ketidaksinkronan dalam pengukuran angka stunting. 

“Padahal di lapangan, teman-teman sudah berupaya keras dan ada progres penurunan,” ujarnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Minggu, 29 Juni 2025: Papua Barat Daya Hujan Ringan kecuali Maybrat dan Raja Ampat

Ia berharap, penanganan stunting di Kota Sorong dapat mengalami penurunan 2-3 poin tahun ini.

Mengingat Kota Sorong merupakan wilayah transit yang menjadi titik pertemuan banyak penduduk dari kabupaten/kota lain, termasuk bayi, balita, dan ibu hamil.

Baca juga: PMII Kabupaten Sorong Kecam Konkorcab PKC PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya, Langgar AD/ART

Naomi juga memaparkan bahwa Kabupaten Tambrauw dan Raja Ampat menjadi daerah dengan angka stunting cukup tinggi, dengan Tambrauw mencatat angka di atas 30 persen. 

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menjadikan Tambrauw sebagai lokus intervensi penurunan stunting dengan integrasi program imunisasi.

“Kami menyadari bahwa data SSGI tinggi karena sampel yang diambil memang berasal dari daerah lokus stunting, namun teman-teman di kabupaten/kota telah bekerja keras, dan sebenarnya dari data aplikasi PPGBM progresnya sangat baik,” ujarnya.

Ia mengakui tantangan penggunaan data riil masih terjadi karena memerlukan persetujuan kepala daerah, namun pihaknya terus berupaya agar data riil dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Naomi menekankan bahwa kehadiran koordinator BKKBN di Papua Barat Daya akan menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah ini. 

“Kerjasama lintas sektor, koordinasi yang baik, dan data yang valid akan membantu kita bersama dalam menyiapkan generasi Papua Barat Daya yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)