Papua Barat Daya Masih Nol Persen dalam SPM Trantibumlinmas, Ini Strategi Pemprov

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) serta Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kamis (26/6/2025). 

Kegiatan ini melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.

Baca juga: Upaya dan Strategi Penanggulangan Penyakit AIDS, TBC, dan Malaria di Papua Barat Daya

Penjabat Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan ketertiban dan pelayanan publik yang berkualitas.

Terutama mengingat Papua Barat Daya masih dalam tahap awal pembangunan tata kelola pemerintahan.

"Saya apresiasi semua pihak yang telah menjaga ketertiban, namun kita masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemenuhan SPM sebagai amanat konstitusi," ujar Yakob.

Yakob juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota segera menyusun Rencana Aksi SPM 2025 yang realistis dan terintegrasi.

Kepala Dinas Damkar, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Papua Barat Daya Vincente Campana Baay mengungkapkan, bahwa hingga kini Papua Barat Daya masih tercatat nol persen dalam pelaksanaan indikator SPM Trantibumlinmas karena belum menginput data ke sistem Kemendagri.

"Melalui rakor ini, kami lakukan sosialisasi sekaligus aksi input langsung agar semua daerah memahami dan mulai mengisi data SPM-nya," jelas Vincente.

Baca juga: Paritrana Award 2025, Jangan Ada Pekerja di Papua Barat Daya Luput dari Jaminan Sosial

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk mendampingi pengisian data secara teknis selama dua hari.

Sementara itu, Kasatpol PP Papua Barat Daya Frans Salmon Thesia menjelaskan lima tujuan utama rakor ini.

Di antaranya menyamakan persepsi dan strategi penanganan gangguan ketertiban, mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan SPM dengan regulasi nasional, mengidentifikasi kendala di lapangan, Memberikan rekomendasi teknis peningkatan layanan dan meningkatkan kapasitas daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SPM.

"Kami ingin pelayanan dasar di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat benar-benar terukur dan sesuai target nasional," tegas Frans.

Baca juga: Papua Barat Daya Gelar Rakor Perdana Bahas Penguatan Koperasi dan UKM, Begini Arahan Gubernur Elisa

Pemprov berharap, melalui kegiatan ini, data layanan Trantibumlinmas terdokumentasi dengan baik dalam sistem nasional dan memperkuat tata kelola pemerintahan di provinsi termuda ini.
(tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)