Warga Palang Jalan Sorong-Klayili, Tuntut Gubernur dan Bupati Sorong Datang Langsung

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Akses jalan utama yang menghubungkan Sorong dengan Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya ditutup total oleh Forum Masyarakat Adat, pada Senin (30/6/2025) pagi.

Aksi pemalangan jalan ini dimulai sejak pukul 06.00 WIT sebagai bentuk protes terhadap kerusakan parah infrastruktur jalan yang tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah.

Baca juga: Protes Jalan Rusak, Warga Klayili Kabupaten Sorong Tebang Pohon dan Tutup Jalan

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Yezer Su menjelaskan, bahwa penutupan dilakukan lantaran kondisi jalan bertahun-tahun rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

“Belum ada perhatian dari Pemkab Sorong maupun Pemprov Papua Barat Daya. Jalan ini sudah sangat memprihatinkan,” ujar Yezer kepada TribunSorong.com.

Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan bentuk ultimatum masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Kami menuntut kehadiran langsung Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Sorong di lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan dan menerima aspirasi kami,” tegasnya.

Baca juga: Beratnya Pengabdian Nakes dan Warga Mengakses Layanan Puskesmas Klayili Kabupaten Sorong

Masyarakat, kata Yezer, menolak segala bentuk negosiasi atau mediasi yang hanya diwakilkan oleh pejabat atau staf teknis. 

Mereka ingin menyampaikan keluhan secara langsung dan menggelar diskusi terbuka bersama dua kepala daerah utama untuk mencari solusi konkret.

“Kami tidak ingin menunggu proses lambat. Hari ini juga harus ada kebijakan tegas dan nyata dari pemerintah. Kami ingin perubahan langsung, bukan janji,” imbuhnya.

Baca juga: Dana Desa untuk Kabupaten Sorong Selatan Capai Rp97 Miliar, Berikut Rincian 120 Kampung Penerima

Jika tuntutan tidak segera direspons, masyarakat mengancam akan melanjutkan pemblokiran jalan dan menghentikan seluruh aktivitas pelayanan publik di wilayah Distrik Klayili.

“Kami akan hentikan semua layanan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Semua akses akan kami batalkan sampai ada tanggapan tegas dari pemerintah,” tegas Yezer.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas lambannya pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi harapan warga. Warga berharap langkah mereka kali ini benar-benar membuka mata dan hati pemerintah agar segera bertindak. (tribunsorong.com/aldy tamnge)