Presiden Prabowo Luncurkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Singgung "Vampir Ekonomi"

TRIBUNSORONG.COM, KLATEN - Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Kegiatan diikuti pengampu kepentingan di seluruh penjuru Tanah Air via Zoom, termasuk Papua Barat Daya yang dipusatkan di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Senin (21/7/2025). 

Presiden Prabowo mengatakan, koperasi penting sebagai instrumen perjuangan ekonomi rakyat kecil.

Baca juga: Arahan Menko Pangan pada Peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih termasuk di Papua Barat Daya

Melalui koperasi, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek ekonomi yang mandiri dan berdaulat. 

“Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Tapi dari kelemahan itu kita bangkit, seperti lidi yang tak berarti saat sendiri, namun jadi kuat saat disatukan,” ujarnya.

KDMP, lanjut Prabowo, merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan membangun sistem ekonomi desa yang tangguh, terintegrasi, dan berdikari. 

Baca juga: Peluncuran Koperasi Merah Putih, Gubernur Papua Barat Daya: Pilar Ekonomi Rakyat

Kemerdekaan sejati bukan sekadar simbol politik dan konstitusi, tapi adalah kemerdekaan ekonomi kemampuan negara memberi kehidupan layak bagi seluruh rakyat.

 “Kita punya DPR, MPR, Menteri, tapi kalau rakyat masih lapar dan miskin, kita belum benar-benar merdeka,” ucap Prabowo.

Presiden kemudian membongkar persoalan klasik yang membelenggu petani dan pelaku UMKM di desa karena minimnya akses pasar, permainan harga, distribusi pupuk yang tak merata, hingga dominasi rentenir. 

Bahkan dalam dua bulan terakhir, ada laporan mengenai permainan harga gabah oleh penggilingan-penggilingan besar yang merugikan petani. 

“Saya katakan, saya akan sita penggilingan-penggilingan padi itu jika tidak mau tunduk pada kepentingan rakyat. Saya akan serahkan ke koperasi,” kata Prabowo.

Presdien juga menyebut adanya penggilingan padi besar yang meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan saat panen raya. 

Praktik nakal seperti penimbunan, manipulasi harga, dan pelabelan palsu beras biasa sebagai beras premium merupakan bentuk penipuan dan tindak pidana.

Presiden mengaku telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam permainan kotor ini.

“Kerugian negara mencapai Rp100 triliun per tahun, hanya dinikmati 4-5 kelompok usaha. Sementara rakyat kita masih kesulitan beli beras,” ujarnya.