MRPBD Belanja Masalah di Fef Tambrauw, Dokumen DOB Kabupaten Mpur Diserahkan

TRIBUNSORONG.COM, FEF - Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) turun ke Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw menyerap persoalan masyarakat. 

Baca juga: BP3OKP Gelar Forum SHEK, Bahas Jalan dan Pembangunan di Hutan Tambrauw

Kegiatan fokus pada tiga aspek utama yakni kehidupan beragama, adat, serta isu-isu perempuan.

Masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kelembagaan adat, serta pemberdayaan perempuan. 

Baca juga: Dana Rp82 M Bangun 4 Puskesmas Ditarik, Tambrauw Siapkan Skema Pinjam Pakai Kawasan Lindung

Seluruh masukan ini kemudian didiskusikan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnat, Wakil Bupati Paulus Ajambuani, sejumlah pejabat perangkat daerah, serta unsur TNI-Polri.

Baca juga: SMP Santa Maria Iwin Tambrauw, Mutiara Pendidikan di Tengah Hutan Papua

Bupati Yeskiel Yesnat bilang, Pemkab Tambrauw terbuka terhadap semua aspirasi masyarakat. 

Ia komitmen terus berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini forum baik. Kami dari pemkab memperbaiki diri agar pelayanan kepada masyarakat optimal,” ujar Yeskiel kepada TribunSorong.com, Selasa (22/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan dokumen usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mpur kepada MRPBD.

Wakil Bupati Tambrauw Paulus Ajambuani menjelaskan, wacana pembentukan DOB Mpur diinisiasi sejak 2017.

Baca juga: 1.200 Siswa Baru di Tambrauw Masuk PAUD hingga SMA/SMK, Pendidikan Gratis Berlaku

Itu melalui musyawarah masyarakat adat pertama diadakan di YPK Emanuel.

“Semangat ini sudah disampaikan kepada eks Bupati Gabriel Asem dan telah ditindaklanjuti hingga ke tingkat Dirjen. Kami pemerintah saat ini hanya melanjutkan prosesnya,” jelas Paulus.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Selasa 22 Juli 2025: Sorong Selatan dan Tambrauw Hujan Ringan

Wakil Ketua II MRPBD Vincentius Paulinus Baru menegaskan, DOB Mpur murni aspirasi masyarakat.

MRPBD mendorong proses tersebut sesuai kapasitasnya sebagai lembaga kultural.

“Semua aspirasi kami tampung, dan kami akan tindak lanjuti sesuai kewenangan lembaga,” ujarnya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)