Demo Pemberhentian Pj Gubernur Papua Barat Daya, Fopera: Itu Keliru, Terlalu Dini

Demo Pemberhentian Pj Gubernur Papua Barat Daya, Fopera: Itu Keliru, Terlalu Dini

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menanggapi aksi demo forum masyarakat Sorong raya peduli provinsi Papua Barat Daya yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur Muhammad Musa'ad diberhentikan.

Ketua Fopera Papua Barat Daya Yanto Amus Ijie mengatakan aksi demo itu dinilai keliru dan terlalu dini.

"Enam bulan kepemimpinan Pj gubernur kami masyarakat menilai sudah berhasil," katanya kepada TribunSorong.com, Kamis (8/6/2023).

Menurutnya, Pj gubernur ditugaskan di Papua Barat Daya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam UU, itu ada lima tugas pokok Pj Gubernur Muhammad Musa'ad, yakni pembentukan kelembagaan, rekrutmen ASN, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pembentukan DPR dari unsur pengangkatan otonomi khusus, dan pelaksananan Pemilu 2024.

"Dari lima tugas pokok ini yang sudah dilaksanakan sudah tiga termasuk pembentukan panitia untuk penjaringan MRP," ujarnya.

Ia menegaskan, demo pemberhentian itu keliru karena tugas Pj Gubernur dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dinilai kepemimpinan Pj Gubernur sudah berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) seperti penempatan pejabat esalon II dan rekrutmen ASN sudah 80 persen OAP serta penetapan MRP yang dilakukan panitia sudah paripurna.

"Dari sisi perjuangan pemekaran yakni tim presedium, deklarator dan tim percepatan sudah diberikan kepercayaan yang namanya ditetapkan jadi calon anggota MRPBD termasuk pejabat juga sudah mendapat porsi masing-masing," ujanya.

Yanto Amos Ijie mengajak semua masyarakat berpikir positif dan memberikan dukungan terhadap Pj gubernur dalam melakasnaakan tugasnya di provinsi ke-38 ini.

Masyarakat diharapkan jangan terpancing dengan opini liar yang dibangun oknum tertentu untuk menganggu pemerintahan di provinsi termuda Indonesia.

Diakui Yanto Amos Ije, timnya pertama kali memimpin demo di kantor gubernur untuk meminta Pj Gubernur Muhammad Musa'ad dievakuasi.

"Tiga bulan pertama itu kami lakukan aksi tapi pada waktu ini pak gubernur belum dievaluasi oleh kemendagri tapi setelah kami lihat sudah ada evaluasi dan progres yang bagus dari Pj ya kita berikan dukungan saja sepenuhnya," ucapnya.

"Kami juga mengarankan pak Pj gubernur segera melantik pejabat esalon III dan IV supaya bisa membantu penyelenggaran pemerintahan," ujarnya menambahkan.