Tidak hanya itu, pemerintah juga fokus pada pemilu tahun 2024, dan di akhir masa jabatan Presiden pemerintah melihat rencana pemindahan ibu kota Negara.

Ini tidak mudah dan tidak sedikit anggaran yang dikerahkan pemerintah pusat dan DPR RI ke sana.

Viskal/devisit keuangan Negara sat ini, sehingga kita di Daerah menyesuaikan, Kalau kapan dipanggil dan disuruh antar, ia kami siap antar." terangnya.

"Kita lihat dulu yang prioritas dan DOB yang sudah pernah mendapat ampres/suspres itu yang didorong, sembari kita tetap okomodatif Daerah yang belum mendapat ampres.

Karena semua harus mendapatkan perhatian, soal kewenangan untuk mekarkan mana yang lebih dulu itu adalah urusan pemerintahan Pusat.

"Jadi bagi saya, silahkan karena ini aspirasi Masyarakat, dan kami pada prinsipnya mendukung," tandasnya.(tribunsorong.com/desianus watho)