Sikapi Masalah Listrik di Papua Barat Daya, Komite II DPD RI Gelar Kunjungan Advokasi

Penulis: Safwan
Editor: Intan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Komite II DPD RI dan Pemerintah Papua Barat Daya menggelar pertemuan guna membahas berbagai persoalan jaringan listrik di wilayah Provinsi Ke-38 Indonesia, Selasa (26/9/2023).

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komite II DPD RI dan Pemerintah Papua Barat Daya menggelar pertemuan guna membahas berbagai persoalan jaringan listrik di wilayah Provinsi ke-38 Indonesia tersebut.

Pertemuan yang digelar di Kota Sorong, itu juga dihadiri oleh sejumlah mitra termasuk BPJN XVII Papua Barat dan PLN Papua.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menjelaskan, kegiatan kunjungan advokasi berdasarkan masukan dan terbagi pada tiga provinsi di Indonesia.

"Kunjungan advokasi di Papua Barat Daya ini terkait dengan masukan masyarakat terkait listrik," ujar Yorrys kepada awak media di Sorong, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: 25 Ribu Jiwa Warga Sorong Selatan di 46 Kampung Belum Menikmati Listrik

Komite II DPD RI dan Pemerintah Papua Barat Daya menggelar pertemuan guna membahas berbagai persoalan jaringan listrik di wilayah Provinsi Ke-38 Indonesia, Selasa (26/9/2023).

Pertemuan Komite II DPD RI bersama Pemerintah Papua Barat Daya kali ini terjadi dialog antara pemerintah kabupaten dan para mitra.

Dialog antara pemerintah kabupaten dan mitra seperti PLN dan BPJN Papua Barat, nantinya akan dibawah ke Jakarta agar dibahas.

Menurut Senator Dapil Papua itu, persoalan listrik dan infrastruktur di Papua Barat Daya harus dibahas sesuai dengan komitmen.

Yorrys mengaku, persoalan seperti ini telah terjadi di tiga provinsi yakni Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra Barat.

Kendati demikian, hingga kini tim telah mengadvokasi dan justru tiga provinsi tersebut sudah terealisasikan.

"Memang banyak hambatan di Papua Barat Daya sesuai dengan yang disampaikan, namun ketika hadir di sini maka tetap akan memberi dorongan," ucap Yorrys.

Tak hanya itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad merasa bersyukur dengan hadirnya Komite II DPD RI di provinsi paling bungsu se Indonesia.

Meski masih muda, Provinsi Papua Barat Daya telah mendapatkan perhatian dari Jakarta yakni Komite II DPD RI.

"Kita bersyukur karena data dari PLN Papua Barat Daya sudah 90 persen wilayahnya telah dialiri listrik," ucap Musa'ad.

Perlu ada sinkronisasi ke depan antara pemerintah dan PLN agar bisa dipilah per masing-masing program.

Musa'ad menuturkan, dengan adanya pembagian tugas tersebut ke depan masing-masing instansi bertangungjawab.

Ia berharap, ke depan akan ada sinergitas antara pemerintah dan PLN, sehingga daerah terisolir segera dialiri listrik. (tribunsorong.com/safwan ashari)