TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya enggan berkomentar ihwal dugaan pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat.

Diketahui, pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berada luas di media sosial termasuk aplikasi WhatsApp.

"Itu (pakta integritas) no comment. Saya tidak tahu siapa yang buat," ujar Pj Gubernur Papua Barat Mohammad Musa'ad di Papua Barat Daya Expo, Aimas Sorong, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Gelar Expo Peringati HUT Otsus ke-22 dan Provinsi, Pj Gubernur Ungkap Sejarah Papua Barat Daya

Meski begitu, ia meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus netral pada momen Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, tidak dibenarkan ASN yang memihak pada satu di antara calon presiden atau peserta pemilu lainnya.

"Sejak ada penetapan calon di pemilu, kami sebagai ASN sudah tidak diperbolehkan menunjukkan gerakan tangan," katanya.

Tak hanya itu, kata Musa'ad, ASN di seluruh daerah termasuk Papua Barat Daya dilarang meneruskan pesan dan berkomentar ajakan memilih pasangan calon di Pemilu 2024.

Baca juga: Ini Alasan KPK Jadikan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Tersangka Kasus Suap

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh ASN di Papua Barat Daya tidak terpancing dengan isu-isu di media sosial terkait Pemilu 2024.

"Kalau mau coba pada momentum Pemilu 2024, maka itu semua ancamannya bisa sampai dengan pemberhentian," tegasnya.

Musa'ad menuturkan bahwa ASN di Papua Barat Daya harus menahan diri, terkait hak pilih memang ada, hanya saja jangan terlibat langsung dalam kampanye politik 2024.

Baca juga: Personel Polri di Sorong Selatan Diminta Netral dan Profesional di Pemilu 2024

Sebagai informasi, terkait dengan pakta integritas yang ditandatangni langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023, berikut isi pakta tersebut:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. (tribunsorong.com/safwan ashari)