TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar kegiatan peningkatan Kapasitas Pokja dan Coaching Clinic 1 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

Baca juga: Dinas Koperasi UKM Belum Punya Data Akurat Soal Jumlah Koperasi di Papua Barat Daya

Kegiatan ini dibuka Plh Sekretaris Bapperida Papua Barat Daya Fransikus Krimadi di ruang rapat utama lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (4/7/2024).

Fransikus Krimadi mengatakan, percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) telah ditetapkan sebagai sarana pencapaiannya yang diterjemahkan kedalam lima arah kebijakan dan strategi.

Baca juga: Identifikasi Talenta Atlet Cilik di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kemenpora Gelar Bimtek

Pertama adalah peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, kedua peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, ketiga pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, keempat peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan kelima pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.

“Penjelasan rinci proses fasilitasi serta keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan sanitasi berkelanjutan,” katanya.

Ia bilang, pada kesempatan ini kelompok kerja sanitasi air minum perumahan permukiman kabupaten/kota se-Papua Barat Daya akan mengikuti peningkatan kapasitas.

Tujuan dari kegiatan ini ialah memberikan pembekalan kepada pokja provinsi dan kabupaten/kota mengenai substansi penyusunan dokumen SSK.

Baca juga: Pantarlih Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya Datang ke Rumah-rumah, Siapkan 2 Dokumen Ini

Dan membentuk kesepahaman tentang proses dan substansi penyusunan dokumen SSK diantara pokja provinsi dan kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.

“Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini yakni mencetak pokja provinsi dan kabupaten/kota yang memahami substansi penyusunan dokumen SSK selanjutnya Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan akan mengikuti coaching clinic 1,” kata Krimadi.

Dia mengaku kegiatan ini akan memandu pokja kabupaten/kota tentang dua hal yaitu penyiapan perencanaan strategis sanitasi kabupaten/kota (SSK) dan internalisasi (pengawalan) dan eksternalisasi SSK ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Untuk memastikan implementasi SSK tersebut, dibutuhkan komitmen kepala daerah yang kuat agar internalisasi SSK ke dalam proses perencanaan pembangunan serta upaya konsolidasi sumber-sumber pendanaan alternatif non apbd dapat berjalan efektif,” ucapnya.

Baca juga: 2 Orang Duta PPAP Akan Kenalkan Papua Barat Daya di Provinsi Kalimantan Utara dan Bengkulu

Lebih lanjut, kata dia, kegiatan implementasi SSK ini dipantau secara nasional, maka keberhasilan implementasi SSK sangat ditentukan oleh proses advokasi pada dua tahun pertama.

Ketika dokumen SSK disusun sekaligus implementasi yang dilakukan uji coba layanan skala terbatas dan pada tahun berikutnya (tahun kedua) untuk uji coba layanan skala penuh.

“Kegiatan peningkatan kapasitas pokja dan coaching clinic 1 yang terselenggara pada saat ini tidak terlepas dari peranan balai prasarana permukiman wilayah papua barat yang secara terus menerus mendampingi pokja provinsi dan pokja kabupaten/kota dalam proses percepatan pembangunan sanitasi permukiman,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)