TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Laporan pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pilkada Serentak dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024.

Baca juga: KPU Papua Barat dan Papua Barat Daya Rakor Evaluasi Hibah Pilkada Serentak Semester I

Rakor berlangsung tiga hari mulai 12-15 Juli 2024 di Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat Daya dan diikuti jajaran KPU kabupaten/kota di Papua Barat.

Sekretaris KPU Papua Barat Michael Mote mengatakan, dalam rakor KPU menyerahkan berita acara honorarium kepada badan ad hoc.

Baca juga: Ketua Rendatin Jefri Kambu Jelaskan Tugas Lima Divisi dalam Tubuh KPU Papua Barat Daya

Honorium itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat kepada KPU se-Papua Barat.

"Kami KPU Provinsi Papua Barat membayar honor panitia pemilihan distrik (PPD), panitia pemilihan suara (PPS) serta petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih),” katanya, Minggu (14/7/2024).

Ia menjelaskan, honorarium yang diberikan ini untuk tiga bulan ke depan dalam tahapan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota.

Rincian honorarium PPD, untuk ketua nominalnya Rp2,5 juta, anggota Rp2,2 juta, sekretaris Rp1.850.000, dan untuk staf/pelaksana sebesar Rp1,3 juta.

Selanjutnya honor PPS untuk ketua Rp1,5 juta, anggota Rp1,3 juta, sekretaris Rp1.150.000, dan Rp1.050.000 untuk pelaksana/staf.

Adapun honor untuk pantarlih sebesar Rp1 juta.

Baca juga: Perempuan Moi Eltje Doo Terpilih jadi Ketua Taekwondo Papua Barat Daya, Fokus Bina Atlet

Michael Mote menyatakan, pihaknya akan mengawasi proses penyaluran honor ke PPD, PPS, dan pantarlih.

“Honor ini kami serahkan kepada masing-masing KPU dengan harapan bisa disalurkan secara baik,” ucapnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)