TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat dan  Papua Barat Daya menggelar Peluncuran Program Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) atau The Crown Jewel of Tanah Papua (CJP). 

Kegiatan yang berlansung di Manokwari, Papua Barat Kamis (18/7/2024) ini melibatkan para mitra pembangunan seperti Yayasan EcoNusa, Konservasi Indonesia, Yayasan Permata Tanah Papua, Universitas Negeri Papua, Kew Botanical Gardens, WWF Papua, Bentara Papua, Fauna & Flora International, Cornel Ornithology Lab, Rain Forest Trust, Wild Tail dan GIZ Forclime

MPTP merupakan kawasan bentang alam yang terletak di bagian Kepala dan Leher Burung Papua, tepatnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. 

Baca juga: Maybrat Kaya Potensi Alam Tapi PAD Minim, Pj Bupati Bernhard Rondonuwu Ungkap Alasannya

Area ini diketahui memiliki keanekaragaman hayati tinggi sekaligus penyimpan karbon sehingga berperan besar dalam mengontrol perubahan iklim. 

Bentang Alam MPTP juga merupakan area di mana terdapat beberapa suku/sub suku asli Papua yang mendiami kawasan tersebut, di antaranya Suku Abun, Hatam, Ireres, Kuri, Meyah, Miyah, Moile, Moskona, Mpur, Sough, Sough Bouhon, dan Wamesa. 

Baca juga: Pembukaan Trek Wisata Alam di Malaumkarta Raya Sorong Diawali Ritual "Benfie" Suku Moi

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat Charlie Heatubun dalam laporannya menjelaskan, inisiatif program MPTP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). 

”Sebagai provinsi yang mengimplementasikan kinerja berbasis ekologi, pemerintah provinsi telah berkomitmen mempertahankan 70 persen tutupan hutan," ujarnya. 

"Keterlibatan penuh pemerintah menjadi dukungan nyata terhadap upaya pengelolaan bentang alam MPTP."

Heatubun menambahkan, tujuan program ini guna memastikan penyelamatan hutan sekaligus pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. 

Selain itu mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam mitigasi permasalahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati dan tertuang dalam Folu Net Sink 2030.

Baca juga: BBKSDM Papua Barat Bincang Hangat Menuju Konservasi SDA dan Ekosistem Berkelanjutan

Peluncuran MPTP juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere dan Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Julian Kelly Kambu.

Ali Baham dalam sambutannya mengajak semua komponen berkomitmen mendukung pemerintah dalam pengelolaan Bentang Alam MPTP.

Baca juga: Perkuat Ketahanan SDA, Konservasi Indonesia Bentuk Jejaring Sasi Bentang Laut Kepala Burung Papua 

Menurutnya, hutan dan alam Papua merupakan aset, identitas dan sumber kehidupan masyarakat adat, suku serta benteng pertahanan terakhir untuk keanekaragaman hayati, ketersediaan SDA sekaligus penyimpan karbon di Tanah Papua. 

“Ini merupakan amanah dari para pendahulu pemerintahan kita yang melihat perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah dan pengelola kawasan-kawasan hutan baik dari nasional, daerah sampai pada pengelolaan hutan oleh masyarakat. Ini harus didukung oleh semua pihak,” kata Ali Baham.

Roberth Mandosir dari Konservasi Indonesia (KI) mengatakan, pihaknya memiliki komitmen dalam mendukung kearifan pemerintah dan masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya. 

Baca juga: Pengelolaan SDA Berkelanjutan, Provinsi PBD Berpeluang Berikan Kontribusi secara Nasional