TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menggelar rapat paripurna terkait pengusulan pimpinan definitif. 

Rapat berlangsung di Kantor Sementara DPRP Papua Barat Daya, Kilometer 8, Kota Sorong, pada Jumat (31/1/2025). 

Baca juga: Unjuk Rasa di Kantor Sementara DPRP Papua Barat Daya, Tuntut soal Posisi Ketua DPRP

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Johanis Naa membacakan usulan tiga nama yang akan menjabat sebagai pimpinan definitif DPRP Papua Barat Daya berdasarkan hasil Pemilu 2024. 

Ketiga nama tersebut ialah Henry Andrew George Wairara (Partai Golkar) sebagai Ketua DPRP, Anneke Lieke Makatuuk (Partai Demokrat) sebagai Wakil Ketua I dan Fredrik F A Marlissa (PDIP) sebagai Wakil Ketua II.

Ketua DPR Papua Barat Daya sementara, Henry Andrew George Wairara mengatakan, bahwa setelah berita acara selesai diproses, tahapan selanjutnya adalah penetapan dan pelantikan pimpinan definitif.

“Paling lambat sebelum 17 Februari 2025, kami sudah melaksanakan pelantikan pimpinan definitif DPRP Papua Barat Daya. Setelah itu, kami akan melanjutkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD),” ujar Henry.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Perkuat Sinergi untuk Keberlanjutan Pariwisata

Ia berharap, dengan ditetapkannya pimpinan definitif, DPRP Papua Barat Daya dapat segera bekerja secara maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.

Dukungan kepada Yosafat Kambu

Puluhan orang menggelar aksi damai di kantor sementara DPR Provinsi Papua Barat Daya, KM. 8, Kota Sorong, Jumat (31/1/2025). 

Mereka menuntut Yosafat Kambu, tokoh pejuang pembentukan Papua Barat Daya diangkat sebagai Ketua DPRP Papua Barat Daya.

Baca juga: AHCC Kabupaten Sorong Papua Barat Daya Gelar Donor Dara, Target 100 Kantong Tercapai

Koordinator Aksi Rauf Rumagesan menyatakan, tuntutan didasari oleh hasil Pemilu Legislatif 2024 di mana Partai Golkar menjadi pemenang yakni memperoleh delapan kursi.

Berdasarkan regulasi dan ketentuan, ketua DPRP harus berasal dari partai pemenang sehingga Yosafat Kambu dari Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak kedua memenuhi syarat.

“Suara terbanyak pertama dipegang oleh kader non-OAP (Orang Asli Papua), sehingga sesuai semangat Otsus dan penghormatan terhadap perjuangan tokoh Papua Barat Daya, kami mendukung Yosafat Kambu sebagai ketua DPRP,” kata Rauf kepada TribunSorong.com.

Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang memberikan hak prioritas kepada OAP buat menduduki jabatan strategis di daerah, termasuk ketua DPRP.

Selain itu, Rauf juga mengingatkan agar tidak ada lagi drama politik di DPRP Papua Barat Daya yang dapat mengganggu stabilitas politik.

“Kami meminta agar DPRP dapat menjaga kehormatan gedung ini dan tidak ada lagi upaya menggantikan posisi Yosafat Kambu yang telah berjuang demi berdirinya provinsi ini,” katanya.

Baca juga: Implementasi SPMB 2025 di Kota Sorong Papua Barat Daya Tunggu Regulasi Ini