TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI.

Termasuk program transmigrasi lokal untuk masyarakat di Kabupaten Sorong.

Baca juga: Hadiri Acara Halalbihalal, Wakil Bupati Sorong Tekankan Nilai Persaudaraan Sesama ASN dan Warga

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Markus Karath mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini tengah aktif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Melalui serangkaian pertemuan virtual hampir setiap minggu, saat ini sinkronisasi tugas dan rencana kerja masih terus dilakukan.

"Soal program 3 juta rumah ini, kami masih menunggu arahan teknis dari pusat. Apakah seluruh sumber dananya dari APBN atau sebagian harus dibiayai lewat APBD, ini yang sedang kami sinkronkan," ujar Markus Karath kepada TribunSorong.com, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, kata dia, langkah awal yang sudah diambil adalah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai dengan instruksi Presiden. 

Selain itu, biaya untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga telah dihapuskan.

"Kalau dulu ada pungutan, sekarang sudah tidak ada lagi. Harapannya dengan dihapuskan biaya itu, harga rumah subsidi bisa turun dan lebih terjangkau," ucap Markus.

Baca juga: Dinas Pertanian Sorong Genjot Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Ia menambahkan, bahwa pemerintah pusat telah menetapkan harga rumah subsidi per wilayah. 

Untuk wilayah Papua, termasuk Kabupaten Sorong harga rumah subsidi dipatok sekitar Rp230 juta.

Baca juga: Pemkab Sorong Perkuat Program Penanganan Stunting, Lintas Perangkat Daerah Turut Terlibat

Meski demikian, Markus mengakui sejauh ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait alokasi rumah untuk Kabupaten Sorong, termasuk lokasi-lokasi yang disebutkan masyarakat seperti di Distrik Klamono dan Seget.

"Secara teknis, kami di OPD belum pernah menerima arahan resmi. Kami dengar memang ada usulan lokasi, tapi belum ada surat masuk ke kami," katanya.

Terkait ketersediaan lahan, pihaknya menyatakan sudah menyiapkan sejumlah lahan terutama di distrik-distrik dan kampung-kampung, yang memang memiliki tanah tersedia untuk mendukung program ini.

"Kami fokus agar program ini benar-benar menyasar masyarakat pinggiran yang saat ini masih tinggal di hunian tidak layak. Kalau ada lokasi diberikan, kami siap menunjuk dan mengalokasikannya," ujarnya.

Baca juga: Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak Digelar di Kabupaten Sorong

Ia menegaskan, program pembangunan rumah dan transmigrasi lokal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di permukiman yang belum memenuhi standar kesehatan dan kelayakan.

"Kami masih menunggu arahan resmi, tapi pada prinsipnya, lahan kita siap, dan dukungan untuk program ini penuh," pungkasnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)