Stunting Kabupaten Sorong

Pemkab Sorong Perkuat Program Penanganan Stunting, Lintas Perangkat Daerah Turut Terlibat

Menurut Ferry, selain mengikuti program pusat, Pemkab Sorong juga menerapkan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
TEKAN ANGKA STUNTING - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sorong, Ferry Fatem, menegaskan bahwa program penanganan stunting di daerah merupakan program nasional yang dilaksanakan dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Sorong. 

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis P2KBP3A) Kabupaten Sorong Ferry Fatem menegaskan, bahwa penanganan stunting merupakan program nasional yang dilaksanakan dari pusat hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Sorong.

Baca juga: Stunting dan Pernikahan Dini: Dua Masalah, Satu Solusi

Menurut Ferry, selain mengikuti program pusat, Pemkab Sorong juga menerapkan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

"Program dari pusat tetap kami jalankan, tapi ada penyesuaian di lapangan sesuai arahan pimpinan daerah," ujarnya kepada TribunSorong.com, Senin (28/4/2025).

Baca juga: Wakil Bupati Sorong Selatan Minta PKK Berperan Aktif soal Stunting dan Ketahanan Pangan

Terkait prevalensi stunting tahun 2024, Ferry mengungkapkan pihaknya masih menunggu data resmi dari Kementerian Kesehatan. 

"Data itu penting untuk menentukan langkah strategis ke depan," katanya.

Ia menambahkan, penanganan stunting di Sorong melibatkan banyak pihak, termasuk perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.

"Stunting bukan sekadar soal makan, tetapi juga tentang lingkungan sehat, sanitasi layak, dan akses layanan kesehatan," jelas Ferry.

Baca juga: TP PKK Kabupaten Sorong Siap Berkolaborasi Tekan Angka Stunting

Ferry juga mengakui adanya keterlambatan pelaksanaan program 2025 akibat baru diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Namun, ia memastikan kegiatan akan mulai berjalan awal Mei 2025.

Baca juga: TP PKK dan Tim Posyandu Dilantik, Gubernur Elisa Kambu Minta Perangi Stunting dan Kemiskinan

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pencegahan pernikahan usia dini. 

"Pernikahan muda meningkatkan risiko stunting karena pasangan belum siap secara ekonomi dan fisik," terangnya.

Baca juga: Pemkot Sorong Fokus Turunkan Angka Stunting Lewat Program Makan Bergizi Gratis

Ferry berharap kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI/Polri, perusahaan swasta, dan mitra pembangunan seperti PCNU, semakin diperkuat untuk menekan angka stunting.

"Kita ingin memastikan generasi kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat," tutup Ferry. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved