TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Papua Barat-Papua Barat Daya dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Sorong, mendesak pemerintah daerah merespons masalah limbah sawit di Kampung Klasof, Kabupaten Sorong.

Diketahui, belum lama ini sejumlah warga di Kampung Klasof, Distrik Moisegen, Sorong, mengeluh soal pencemaran lingkungan yang diduga dipicu oleh limbah sawit di areal itu.

Baca juga: Hutan Adat Moi Tergerus Sawit: Sungai Hitam, Satwa Mati, Harapan Pupus

Formatur Ketua Umum BADKO HMI Papua Barat-Papua Barat Daya Abdul Kadir Loklomin mengatakan, persoalan ini bukan menjadi hal sepele dan didiamkan tanpa mencari solusi.

"Masalah di Kampung Klasof Sorong pertama ini pemerintah jangan lepas tangan, sebab barang ini masuk atas izin kalian," ujar Abdul kepada TribunSorong.com saat ditemui di Kota Sorong, Selasa (20/5/2025).

Masalah seperti ini dalam kesaksian warga Klasof sudah menjadi persoalan lama, tapi baru muncul ke publik sehingga perlu jadi fokus semua pihak termasuk pemerintah.

Menurutnya, tugas pemerintah tidak boleh hanya sebatas mengeluarkan izin, namun juga harus bisa bertanggungjawab atas dampak yang muncul setelah perusahaan beroperasi.

"Saya minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya agar jangan hanya diam, sebab barang ini sudah jadi masalah dan muncul ke publik Sorong Raya," katanya.

"Kita sepakat pemerintah harus fokus lihat maslah ini, sebab kehidupan terus berlanjut."

Baca juga: Sosok Komeng, Profil Anggota DPD RI Viral karena Foto Saat Pilkada, Kini Fokus Sawit dan Tambang

Senada dengan itu, Ketua DPC GMNI Kota Sorong Angky Dimara menegaskan, kasus pencemaran yang terjadi di Klasof hari ini adalah bagian dari efek dari kecerobohan.

"Kita hari ini berlomba-lomba mendatangkan investasi, namun kurang mempertimbangkan soal dampak sehingga hari ini sudah terjadi di Kampung Klasof Sorong," kata Angky.

Baca juga: Komeng dan DPD RI Kunker ke Papua Barat Daya, Selamatkan Hutan dari Gempuran Sawit & Tambang

Ia menegaskan, dampak negatif yang akan muncul dari kelapa sawit yakni deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, hingga pencemaran seperti terjadi di Klasof kali ini.

Oleh karena itu, sebagai generasi muda Papua pihaknya ikut mendesak Gubernur Papua Barat Daya agar bisa mengevaluasi kinerja dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terkait maslah seperti ini.

Baca juga: Komeng dan DPD RI Kunker ke Papua Barat Daya, Selamatkan Hutan dari Gempuran Sawit & Tambang

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi terhadap tiap perusahaan yang beroperasi di daerah ini. (tribunsorong.com/safwan ashari)