Sementara itu unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu klinik desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di perdesaan. 

Bagi Wamenkop, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir.

"Adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wamenkop juga memaparkan kondisi 80.000 Kopdes Merah Putih pada akhir Juni 2025 ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, kehadirannya di Manokwari juga dalam rangka terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen, bisa segera menuntaskan.

Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop anggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa. 

Baca juga: Sukseskan Program Koperasi Merah Putih, Wabup Maybrat Beri Instruksi Para Kepala Kampung dan Distrik

Langkah berikutnya, selama tiga bulan ke depan (akhir Juni hingga awal Oktober 2025) akan memasuki tahap lebih krusial, yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.

"Tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah," ujar Wamenkop.

Baca juga: Papua Barat Daya Gelar Rakor Perdana Bahas Penguatan Koperasi dan UKM, Begini Arahan Gubernur Elisa

Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau mock-up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan, yaitu satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian dan wilayah pesisir.

"Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir," beber Ferry. (*/tribunsorong.com)