TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Realisasi pembangunan di Tanah Papua disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski dana otonomi khusus (otsus) digelontorkan bertahun-tahun, pembangunan tetap belum optimal.

Baca juga: Permudah Izin Usaha, DPMPTSP Papua Barat Daya Gelar Sosialisasi OSS-RBA

Kepala Satuan Tugas Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, banyak masyarakat mempertanyakan ke mana aliran dana otsus.

“Tujuan utama dana otsus adalah kesejahteraan masyarakat Papua. Tapi jika manfaatnya belum dirasakan secara langsung, tentu kita harus evaluasi tata kelolanya,” katanya saat rakor bersama Pemprov Papua Barat Daya di ruang rapat gubernur, Rabu (30/7/2025).

KPK mencatat Papua Barat Daya menghadapi tantangan serius seperti tingginya angka kemiskinan dan persoalan kesehatan. 

Perlu sistem penganggaran lebih tertata dan terpisah antara dana otsus dan APBD.

“Bagaimana bisa dievaluasi kalau dana otsus dan APBD tercampur,” ujar Dian.

Baca juga: Seluruh Papua Barat Daya Berawan, Prakiraan Cuaca Kamis 31 Juli 2025

Ia mengatakan, rakor ini bagian pengawasan dan pembinaan KPK terhadap pengelolaan keuangan daerah,

Terutama dalam memastikan dana otsus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap pemanfaatan dana otsus di Papua Barat Daya efektif, transparan, dan memberi dampak bagi masyarakat,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)