TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus dan Sosialisasi Pendataan penduduk Orang Asli Papua (OAP) digelar di sebuah hotel di Kota Sorong, Selasa (26/8/2025).

Kegiatan diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Disdukcapil PMK) Papua Barat Daya.

Baca juga: Mama-mama Papua dan Pemuda OAP Sorsel Ikut Pelatihan Pemasaran, Perkuat Ekonomi Lokal

Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth membuka bimtek secara simbolis lewat penabuhan tifa.

Ketua Tim Pengembangan Sistem dan Aplikasi SIAK A.T. Firdaus mengatakan, pendataan OAP melalui SIAK Plus menjadi pondasi bagi pembangunan Papua. 

Baca juga: Data Bansos Amburadul, Kelurahan Malawei Mulai Pendataan Ulang, Utamakan OAP dan Kelompok Rentan

Data-data menjadi dasar penyaluran berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat adat.

“Sejak 2024, SIAK Plus dilengkapi modul khusus pendataan Orang Asli Papua. Modul menambahkan identifikasi suku, marga, serta keterangan lain sesuai amanat undang-undang,” ujar Firdaus.

Percepatan pendataan dapat dilakukan lewat integrasi data lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, hingga kepala kampung. 

Pendataan manual yang berjalan selama ini banyak menimbulkan kendala.

"Melalui aplikasi SIAK Plus, seluruh data OAP diintegrasikan secara resmi dengan nomor induk kependudukan (NIK) agar valid,” kata Firdaus.

Baca juga: Disdukcapil Maybrat Targetkan Pendataan OAP Selesai Oktober, Lebih Cepat dari Jadwal Provinsi

Anggarkan Rp3 miliar

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya Nikolas Asmuruf mengatakan, Gubernur Papua Barat Daya menyiapkan anggaran Rp3 miliar guna mendukung percepatan pendataan. 

Dana dibagi rata untuk enam daerah meliputi satu kota dan lima kabupaten, masing-masing mendapat Rp500 juta.

Dukungan anggaran akan membantu petugas turun ke kampung, distrik, hingga tokoh-tokoh adat guna memastikan semua warga terdata.

Baca juga: Papua Barat Daya Genjot Pendataan OAP, Bantu Rp500 Juta Tiap Disdukcapil Daerah

Pendataan OAP secara menyeluruh, dari bayi usia 0 tahun hingga lanjut usia.

"Target kami tiga bulan ke depan data OAP valid," ucap Nikolas.

Ia berharap pendataan berbasis SIAK Plus ke depan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan tepat sasaran di Tanah Papua. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)